Main Menu

Pemerintah Targetkan E-Commerce Raup Pendapatan Rp 1,6 Ribu Triliun pada 2020

Dara Purnama
22-08-2017 19:12

Ilustrasi (GATRAnews/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menargetkan industri e-commerce Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada 2020 mendatang. Hal ini sejalan dengan misi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni "Indonesia : The Digital Energi of Asia 2020".

 

Staf Ahli Menkominfo bidang Hukum Henri Subiakto mengatakan Kementrian yang dipimpin Rudiantara itu telah membangun roadmap e-commerce 2016-2019 bersama dengan 8 kementrian dan lembaga dan telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 74 tahun 2017.


"Kami harap roadmap e-commerce ini akan mendorong ekonomi digital. Ekonomi digital juga membutuhkan transportasi karena orang jual beli online butuh logistik yang akan mengantarkan barang. Tapi kominfo tugasnya mendorong munculnya ekonomi digital," kata Henry dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat (21/8).

Berdasarkan data dari Kemenkominfo, pada 2013 besarnya perputaran uang yang diperoleh dari e-commerce Rp 112 triliun. Jumlah ini meningkat pada 2016 menjadi Rp 440 triliun.

 

"Sekarang kita bikin roadmap hingga tahun 2020 mencapai sekitar Rp 1.600 triliun sehingga terjadi perkembangan yang sangat pesat dan diharapka  terbesar si ASEAN," katanya.


Untuk mengantisipasi besarnya peran digital dalam membangun perekonomian ke depan, Kemenkominfo juga telah membuat roadmap keamanan informasi. "Jadi yang terkait dengan finansial, ESDM hingga transportasi semuanya kita amankan," katanya.

 

Gerakan 1000 Stratup Digital


Untuk makin mempercepat pergerakan ekonomi digital ini, lanjutnya, Kemenkomonfo menggalakkan program gerakan nasional 1.000 startup digital.

 

Gerakan ini juga didukung dengan regulasi safe habour dalam bentuk Surat Edaran Menkominfo nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Mercant Electronic Commerce.


"Jadi regulasi safe harbour ini bagaimana sebuah negara melindungi para pemain awal perintis-perintis perusahaan start-up tidak harus dikenakan semacam sanksi hukum. Misalnya baru memulai sudah harus izin, baru memulai dianggap sudah melanggar copyright segala macam. Sampai ke titik tertentu mereka sudah mendapatkan perlindungan supaya mereka hidup dulu baru setelah mereka mulai hidup baru regulasi diterapkan," paparnya.

Henri mencontohkan regulasi safe harbour yang sudah diterapkan di China di mana barang tiruan merek ternama seperti Louis Vuitton diperbolehkan beredar bebas.

 

"Kita akan melakukan seperti itu dengan perbedaan (dari China) khusus untuk startup. Nah Pak Jokowi ingin Indonesia menjadi digital energy of Asia 2020 itu yang akan diterapkan oleh Kemenkominfo Insha Allah tahun 2020 energi dari kekuatan startup kita berkembang sangat besar," tukasnya.


Repoter: DPU

Editor: Nur Hidayat

Dara Purnama
22-08-2017 19:12