Main Menu

Kinerja Kominfo Belum Maksimal Genjot Pajak E-Commerce

Fitri Kumalasari
01-02-2018 18:05

Ilustrasi (GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Sebagai ujung tombak ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai masih lamban dan tidak akseleratif dalam bekerja. "Kominfo kurang responsif menyikapi industri digital. Kominfo malah absen soal e-commerce dan kurang selaras dengan kebijakan Kementerian Keuangan,” kata Yustinus Prastowo, Ekonom Fiskal dari CITA dalam rilsi yang diterima GATRA, Selasa (1/2).

 

Kondisi ini membuat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terkait pengenaan pajak untuk e-commerce belum menunjukan kabar baik. Meski sektor digital tumbuh di atas dua digit, tapi PNBP masih sangat rendah. Yustinus berharap Kominfo punya grand design terkait ini.

 

“PPN naik tapi sektor industri tumbang. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Nawacita untuk menjadi tuan rumah ekonomi kreatif, hasilnya masih jauh. Malah kita terus diserbu produk impor. Kita masih menjadi sekedar pasar.” tambah Direktur INDEF, Enny Sri Hartati.

 

Salah satu yang harus menjadi perhatian serius adalah masih kurangnya regulasi. Sebagai "Kapten", posisi Menteri Kominfo dinilai tidak memerankan peran-peran strategis dan menjangkau macro-policy. "Serta kurang melindungi pelaku bisnis digital skala menengah-kecil,” kata  Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

 

Buktinya lanjut Alamsyah, pembuatan maupun perubahan regulasi inti mangkrak. Terjadi penundaan berlarut dan kadaluwarsa, seperti pada RUU perlindungan data pribadi, RUU radio dan Televisi, RUU Pos Serta RUU Konvergensi telematika dan RUU penyiaran. "Padahal kita tahu berapa mahal biaya sudah keluar untuk regulasi tersebut. Kok nyaman menunda regulasi? Apa ada kepentingan?,” ujarnya.

 

Hal ini akan berakibat fungsi regulator mengalami kekacauan dan marak potensi maladministrasi. “Sebut saja absennya pengawasan perang tarif melalui skema promo itu merugikan negara dan industri.” kata Alamsjah. 

 

Hal senada juga diungkapkan pengamat komunikasi Universitas Gajah Mada, Kuskrido Ambardi. Menurutnya pemerintah melalui Kemeninfo tidak memiliki regulasi yang adaptif dan mampu menekan intensitas Hoax“Soalnya selain keinginan mengatur tinggi, tapi regulasi tidak deliberatif. Kecenderungannya justru ingin mengatur ‘people’ atau orang tapi platformnya tidak,“ tegasnya. 

 


Reporter: Fitri Kumalasari

Editor : Birny Birdieni

Fitri Kumalasari
01-02-2018 18:05