Main Menu

Menanti Gebrakan Fintech Dukung Eksportir UKM

Arif Prasetyo
25-08-2018 14:51

Industri sepatu kulit merek Brodo menjadi salah satu Industri Kecil dan Menengah pembuat suvenir resmi Asian Games 2018 dan akan memproduksi sedikitnya 1000 pasang sepatu dengan desain Asian Games 2018. (ANTARA/Novrian Arbi/RT)

Jakarta, Gatra.com - Ruko dua lantai berkelir hitam di Jalan Kemang, Jakarta Selatan itu, merupakan satu dari tujuh toko yang disewa Brodo. Pengusaha yang terjun di Usaha Kecil Menengah (UKM) produk sepatu ini, juga menyewa gedung etalase sepatu di Bekasi, Depok, Bandung, Surabaya dan Makassar. Permasalahnya, Brodo hingga kini tidak memiliki aset tetap (fixed asset) gedung untuk dijadikan agunan pinjaman modal.


Bagi entitas Brodo Ganesha Indonesia ini, penyewaan toko-toko offline bertujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa Brodo, sebagai perusahaan online, memiliki gudang dan toko. Berbeda dengan mejeng di mall yang biaya sewanya mahal. Bagi UKM digital seperti Brodo, strategi pemasaran lebih banyak dilakukan secara online.

Chief Financial Officer Brodo, Muhammad Farid Andika mengatakan, pencapaian penjualan sepatu Brodo tahun 2017 mencapai target sebanyak 3.000 pasang sepatu per bulan. Tahun ini Brodo meningkatkan target penjualan menjadi 6.000 pasang sepatu per bulan. Sayangnya, sepanjang Semester I Tahun 2018, target penjualan belum tercapai.

Salah satu hambatan adalah sulitnya meningkatkan ekspor ke luar negeri. Jumlah penjualan sepatu Brodo ke luar negeri masih berkisar puluhan pasang. Farid mengungkapkan, kurang gencarnya UKM Brodo merambah pasar luar negeri disebabkan faktor permodalan. “Kalau kita ekspor itu kan harus punya sertifikat. Untuk ngurus itu kan butuh modal, biaya. Belum lagi ngirimnya juga kan risiko,” katanya.

Sejauh ini, Farid belum memperoleh informasi adanya bantuan modal kepada UKM yang ingin melakukan ekspor. “Sampai saat ini kami belum tahu, bahwa memang ada insentif ke UKM yang ekspor. Melihat sekarang, pemerintah butuh devisa. Kalau memang ada, kita juga pengen,” ujarnya sambil tersenyum.

Farid hanya mengetahui adanya akses pinjaman dan pembiayaan ekspor dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hanya saja, penilaian Farid, prosedur pengajuan pinjaman modal sangat ribet. Sementara, jika mengajukan pinjaman modal produktif ke perbankan, agunan harus dalam bentuk aset perusahaan. “Kita semua itu sewa, gudang, kantor. Fixed asset nggak ada,” katanya setengah gerutu.

Karena berbasis digital dan web, valuasi aset UKM Brodo bukan berdasarkan fixed asset dalam bentuk barang melainkan Gross Merchandise Value (GMV) atau nilai total transaksi. Karena masalah agunan inilah, Brodo selalu kesulitan mengajukan pinjaman modal untuk ekspor. “Aset kami itu sifatnya digital. Dari segitu saja sudah jadi kendala,” katanya.

Untuk mendapat pinjaman modal dan mengencangkan penjualan di dalam dan luar negeri, Brodo coba mengajukan aplikasi pinjaman ke salah satu lembaga Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending (Fintech P2P). Aplikasi pertama diajukan bulan Maret 2018. Nilainya sebesar Rp 750 juta. Sepekan selang pengajuan, Fintech tersebut mencairkan pinjaman Brodo.

Bulan depannya, April 2018, Brodo kembali mengajukan pinjaman modal kedua sebesar Rp 750 juta. Tenor masing-masing pinjaman yaitu enam bulan. “Dua-duanya sudah cair. Kita dapat Rp 1,5 milyar pinjaman tanpa agunan. Membantu sekali. Bahkan kami agak telat. Baru tahu, fintech tahun 2017,” katanya.

Brodo dipatok bunga rendah sebesar 1% flat per bulan, karena memiliki rencana peningkatkan kegiatan ekspor. Agunannya, adalah aset digital, seperti invoice penjualan dan sekurisasi digital. “Misalnya token, ada yang kita kasih ke mereka sebagai pengaman doang. Kayak akun kita, ada satu akun kita yang secara kepemilikan dipegang bersama-sama. Kalau ada apa-apa dieksekusi mereka,” ujarnya.

Farid mengatakan, pinjaman tersebut akan mendukung rencana Brodo ekspor produk sepatunya ke Jepang. Menurut Farid, Jepang adalah salah satu negara pasar sepatu kulit yang potensial. “Memang modal jadi satu tantangan. Buyer-buyer sangat kecil kemungkinan mereka akan DP. Pasti mereka lihat barang jadi, baru mereka bayar. Kalau reject, jadi risiko banget,” katanya.

Memang, saat ini belum ada Fintech P2P yang fokus untuk memberi pinjaman modal pada UKM eksportir. Beberapa Fintech hanya memberikan fasilitas bunga kredit kecil bagi UKM yang memiliki rencana bisnis ekspor dan pinjaman tanpa agunan. Farid berharap, ke depan Fintech semakin gencar membantu UKM khususnya dalam peningkatan ekspor produk.

Mantan pegawai bank ini juga menilai, ada gap antara kemajuan bisnis digital dengan sistem pengajuan pinjaman di lembaga keuangan konvensional, yaitu kecepatan dan kemudahan mendapat pinjaman. Bagi Brodo, dua hal itu mendukung pembiayaan produksi dan distribusi produk mereka. “Dari sisi peminjam, kasarnya kalau bisa cuma bertemu sekali, dan semua inputnya lewat online saja,” ujarnya.

***

Hambatan modal seperti yang dialami UKM Brodo untuk melakukan ekspor, salah satu faktor penyebab lesunya kinerja ekspor dalam negeri. Akibatnya defisit neraca perdagangan dan devisa negara sulit meningkat. Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskan bahwa neraca perdagangan harus digenjot dengan mendorong ekspor. “Indonesia butuh dolar sekarang,” katanya akhir Juli lalu di Istana Bogor.

Seluruh kementerian dan lembaga bergegas membuat kebijakan untuk mendukung ekspor. Tak terkecuali OJK, yang mengeluarkan paket kebijakan mendukung ekspor. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta Fintech P2P dan dana ekuitas (equity crowdfunding) untuk membuka akses permodalan bagi UMKM yang melakukan ekspor.

Wimboh juga mewajibkan agar Fintech transparan mengelola dana pinjaman kepada UKM. Menurut Wimboh, UKM yang mendapat pinjaman modal di Fintech, umumnya dikarenakan tidak bisa masuk ke perbankan. “Itu nggak masalah, silakan saja. Cuma fintech ini harus transparan betul. Makanya kita keluarkan aturan yang Fintech untuk melindungi nasabah,” katanya kepada Gatra.

Sampai bulan Juni 2018, OJK mencatat sudah ada 63 Fintech P2P yang terdaftar. Total penyaluran dana peer to peer sebesar Rp 7,64 trilyun dan telah disalurkan kepada 1,09 juta akun peminjam. Sebagai otoritas pengawas, sambung Wimboh, OJK terus mendorong perkembangan Fintech dan tetap mengedepankan aspek perlindungan konsumen termasuk UKM.

UKM memiliki peran kontribusi yang sangat tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2017, ada 815.717 UKM dengan rincian 757.090 unit usaha kecil dan 58.627 unit usaha menengah. UKM telah menyumbang PDB sebesar 23,6% dengan pembagian kontribusi Usaha Kecil 9,7% dan Usaha Menengah 13,9%.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, kontribusi UMKM dalam ekspor masih sangat kecil yaitu sebesar 15,7% dari total ekspor non-migas. “Sedangkan Neraca Perdagangan Non-Migas periode Januari sampai Desember 2017 surplus US$ 20,41 milyar,” katanya, Senin (20/08).

Rudy mengatakan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebenarnya memiliki program pinjaman modal untuk unit usaha yang melakukan ekspor, yaitu Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE). Hanya saja, pelaku usaha rintisan (start-up) dan UKM masih kewalahan dengan syarat agunan konvensional yang diwajibkan oleh perbankan. “Lembaga keuangan masih mensyaratkan agunan sehingga sulit dipenuhi oleh UKM,” ujarnya.

Menurut Rudy, sebagian besar UKM juga masih belum dapat memenuhi persyaratan administratif pengajuan kredit program. Kendala ini, sambugnya, sering terjadi mengingat UKM masih belum sadar akan pentingnya pembukuan keuangan. “Baik untuk kesehatan usaha mereka sendiri maupun untuk pengajuan kredit modal usaha,” ujarnya.

Rudy menilai, lembaga jasa keuangan konvensional termasuk perbankan dan LPEI masih mengacu Peraturan BI No. 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Beleid ini menjelaskan bahwa, bentuk agunan yang diakui masih sebatas fixed asset seperti tanah, gudang, mesin, kendaraan bermotor.

“Sedangkan intangible asset seperti kekayaan intelektual, belum diakomodir dalam peraturan tersebut. Peraturan Bank Indonesia itu yang dijadikan acuan bagi lembaga jasa keuangan konvensional. Makanya seringkali UKM yang tidak memiliki fixed asset kesulitan mendapat pinjaman,” ungkap Alumni Universitas Indonesia ini.

Fasilitas pembiayaan Fintech, kata Rudy, dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk mendukung aksi ekspor. Apalagi pertumbuhan Fintech P2P mencapai 26%, sehingga menciptakan bisnis yang lebih kompetitif. “Dalam hal memberikan permodalan bagi UKM, Fintech dapat memberikan pelayanan yang lebih luas, lebih mudah, dan lebih cepat sehingga dapat memberikan pelayanan bagi UKM yang unbankable,” katanya.

Rudy menegaskan, pemerintah mendukung lembaga keuangan termasuk Fintech untuk memberikan pendanaan kepada UKM, khususnya yang berorientasi ekspor. Hanya saja, pelaku UKM perlu mewaspadai Fintech P2P yang belum terdaftar di OJK. “Terlebih, jika pinjaman yang diberikan meminta bunga yang jauh lebih besar dari perbankan pada umumnya,” katanya.

Dalam penilaian atau credit scoring aplikasi pinjaman, umumnya fintech menggunakan metode Artificial Intelligence (AI) melalui data calon konsumennya. Menurut Rudy, salah satu permasalahan UKM adalah rendahnya pencatatan keuangan bisnis. “Hal ini yang perlu didorong agar supply layanan dari Fintech dapat bertemu dengan demand konsumen yang tepat,” katanya.

Meskipun belum ada Fintech P2P khusus, yang memberikan pembiayaan modal ekspor, tetapi beberapa P2P sudah memberikan perhatian khusus bagi peminjam UKM untuk modal ekspor. Misalnya, Fintech Investree (PT Investree Radhika Jaya), memberi kelonggaran bagi UKM eksportir. Saat ini, sudah ada dua UKM eksportir yang mengajukan pinjaman ke Investree. “Satu ekspor kopi, satu lagi untuk perikanan,” ujar Co-Founder dan CEO Investree, Adrian Gunadi kepada Gatra.

Jumlah pinjamannya mencapai ratusan juta rupiah. Agunan yang digunakan berupa pesanan pembelian (Purchase Order/ PO) dan faktur (invoice). “Dari kontrak tersebutlah menjadi dasar kita mengasih pinjaman ke dia. Kita lihat juga pembeli di luar negerinya. Harus tahu siapa. Supaya sumber pengembaliannya jadi jelas,” katanya.

Investree juga sedang menjajaki pembiayaan UKM yang berencana ekspor ke Amerika Serikat. Investree menggunakan dasar produk Invoice Financing. Adrian mengklaim, pengajuan pinjaman modal ekspor di Investree lebih cepat dan mudah dibandingkan LPEI. “Secara aktivitas mengedepankan proses digital dalam berbagai prosesnya, sehingga bisa lebih cepat dan simpel prosesnya,” ujarnya.

Menurut Adrian, tantangan memberikan pinjaman modal bagi UKM eksportir adalah adanya perbedaan nilai tukar mata uang asing (foreign exchange). Pasalnya, POJK No.77 Tahun 2016, tentang fintech peer-to-peer lending hanya memfasilitasi pembiayaan dalam mata uang Rupiah.

Adrian berharap, pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi Fintech P2P untuk mendukung UKM eksportir. Misalnya, diperbolehkannya Fintech P2PL untuk memfasilitasi pembiayaan mata uang asing. “Dan juga jumlah pinjaman per transaksi yang lebih besar dari IDR 2 milyar mengingat transaksi ekspor yang jumlahnya juga relatif lebih besar,” kata Adrian.

Layanan bagi UKM Eksportir juga datang dari Fintech P2P Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia). Menurut Chief Credit Officer & Co-Founder Akseleran, Christopher Gultom, meskipun belum memiliki program khusus, tetapi Akseleran lebih memudahkan UKM Eksportir mengajukan pinjaman modal.

Pasalnya, Christopher meyakini, UKM ekspor biasanya memiliki produk unggul. “Dikarenakan pelaku UKM sudah melakukan ekspor. Tentunya si UKM tersebut kapabilitasnya berbeda, baik dari segi kualitas,” ujarnya.

Akseleran meyakini, UKM ekspor memiliki risiko bisnis lebih rendah, sehingga bunga yang dipatok juga bisa lebih sedikit. “Kami dapat memberikan pinjaman kepada pengekspor meskipun pinjaman tersebut berbasis tanpa agunan karena kami mempertimbangkan kemampuan UKM tersebut untuk mengekspor produknya,” katanya.

Christopher mengklaim, proses pengajuan pinjaman modal ekspor di Akseleran jauh lebih cepat dibandingkan di LPEI. Proses pemeriksaan pengajuan pinjaman hingga dana keluar berlangsung selama tujuh hari sampai 14 hari kerja. “Sedangkan di LPEI membutuhkan sekitar satu bulan,” ujarnya.

Menurut Christopher untuk mengantisipasi kredit macet, Akseleran memiliki sistem penilaian (credit scoring) yang rinci. Misalnya menganalisis kinerja keuangan peminjam (kapabilitas dan kapasitas peminjam), ketersediaan agunan (collateral) dan riwayat kredit peminjam melalui kerjasama dengan biro kredit.

Akseleran juga melakukan komunikasi intensif dan periodik mengenai situasi bisnis UKM. Tujuannya, mendapatkan gambaran kekinian bisnis peminjam. “Yang mencerminkan kemampuan untuk membayar kewajibannya,” katanya.

Christopher mengatakan, sudah ada dua UKM eksportir yang mengajukan pinjaman modal ke Akseleran, yaitu UKM pengekspor ikan hias dan UKM ekspor ikan tuna. Masing-masing UKM mengajukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000 dan Rp 250.000.000. “Ke depannya kita berencana untuk memperbanyak pinjaman oleh UKM yang melakukan kegiatan ekspor,” katanya.

Menurut Christopher, tingkat bunga pinjaman dipengaruhi oleh kualitas produk yang diekspor dan calon pembeli. Produk ekspor yang berkualitas dan calon pembeli yang pasti, akan menurunkan bunga pinjaman UKM. Di Akseleran, bunga pinjaman tanpa jaminan sebesar 2% per bulan. “Jika memakai jaminan invoice (ekspor), bunga ini bisa turun ke angka 1,5% per bulan,” katanya.

Christopher menilai, belum banyaknya Fintech P2P menggarap UKM eksportir karena permintaan pinjaman yang masih rendah. Penyebabnya, karena sosialisasi Fintech P2P belum gencar. Christopher berharap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terus membantu melakukan edukasi tentang fintech P2P kepada pelaku ekspor.

“Seiring meningkatnya edukasi yang diberikan ke tengah-tengah masyarakat betapa penting dan krusialnya P2P Lending untuk memajukan UKM di Indonesia, diharapkan di masa mendatang para pelaku UKM ekspor menjadi salah satu prime borrower di Akseleran,” katanya.

Sekjen Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), Karaniya Dharmasaputra meyakini, masih banyak UKM-UKM khususnya sector e-commerce, kesulitan mendapat pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Disebabkan UKM tidak memiliki aset tetap sebagai agunan.

“Hampir bisa dipastikan UKM-UKM ini mengajukan pinjaman (ekspor) ke perbankan, most likely ditolak. Padahal UKM-UKM ini bukan UKM yang tidak sehat,” katanya ketika dihubungi Gatra, Senin (20/08).

Karaniya berharap, Fintech dan perbankan bisa bekerjasama untuk menyediakan permodalan bagi UKM ekspor di Indonesia. Karaniya mencontohkan salah Fintech P2P di Inggris, Funding Circle yang melakukan kerjasama dengan perbankan. “Kalau ada UKM mengajukan permohonan kredit ke bank besar, yang menilai UKM tidak qualified secara syarat, nah lalu bank ini bekerjasama dengan Fintech,” ujarnya.

Di tengah kondisi sulitnya mendapat modal ekspor, kehadiran Fintech P2P, kata Karaniya, menjadi lembaga pembiayaan alternatif UKM. Dengan menyertakan pesanan pembelian dan faktur penjualan, UKM sudah mendapat pinjaman modal. “Saya kira yang paling penting ditawarkan Fintech, adalah sisi kemudahan dan kecepatan,” katanya.


Reporter: Hendry Roris Sianturi
Editor: Arief Prasetyo

 

Arif Prasetyo
25-08-2018 14:51