Main Menu

OJK Siap Gandeng Asosiasi Fintech untuk Mengawasi Keuangan Digital

Flora Librayanti BR K
06-09-2018 21:56

Otoritas Jasa Keuangan (Antara/yus4)

Makasar, Gatra.com – Perkembangan keuangan digital makin pesat. Pemerintah harus terus berinovasi membuat payung hukum bagi industri ini. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan.

 

“POJK Inovasi Keuangan Digital diharapkan juga akan memberikan kepastian hukum inovasi keuangan yang berbasis teknologi sehingga akan menumbuh kembangkan inovasi di industri jasa keuangan serta memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Kepala OJK Regional 6, Zulmi saat membuka kegiatan “Sosialisasi POJK No.13/POJK.02/2018” di Makasar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/9).

POJK 13/2018 berfungsi sebagai payung hukum Inovasi Keuangan Digital secara menyeluruh yang antara lain mencakup insurtech, crowdfunding, serta penyelesaian transaksi dan pengelolaan investasi secara digital.

OJK juga mengarahkan agar inovasi keuangan digital diawasi dengan prinsip market conduct, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan asosiasi financial technology (fintech) yang diakui OJK. Dalam pelaksanaan market conduct, OJK membuat pendekatan baru yaitu principle based regulation dan activity based licensing. Artinya, OJK hanya membuat garis besar pengaturan (principles) saja, sementara terjemahan dari pengaturan ini akan dibuat oleh para pelaku industri.

OJK juga menerapkan prinsip pro-inovasi melalui penerapan sandbox regulatory, yang merupakan mekanisme pengujian oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, serta tata kelola penyelenggara.

Proses sandbox regulatory dilaksanakan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan jika diperlukan. Hasil sandbox regulatory adalah status untuk direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

“Selain itu, peraturan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem inovasi keuangan digital yang akan dipimpin oleh OJK bekerjasama dengan semua pihak terkait. Tujuannya tentu untuk membangun ekosistem yang bersimbiosis-mutualis agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Zulmi.

Platform digital hari ini memungkinkan konsumen memperoleh pinjaman ritel tidak beragunan dengan syarat yang sangat mudah. Misalnya yang bisa ditemukan dalam bisnis fintech peer to peer lending dan telah diatur OJK dalam POJK 77/2016.

Data OJK menunjukkan jumlah Fintech Lending (peer to peer lending) per 25 Juli 2018 yakni 63 perusahaan p2p lending terdaftar, terdiri dari 61 konvensional dan dua syariah. Domisili perusahaan p2p lending tersebut sebanyak 60 di Jabodetabek, lalu masing-masing satu di Bandung, Surabaya, dan Ternate. Status kepemilikannya 43 perusahaan lokal dan 20 perusahaan asing. Angka kredit macetnya (non performing loan, NPL) ada di level 0,99% pada Desember 2017 dan turun menjadi 0,79% pada Juni 2018.



Flora L.Y. Barus

 

Flora Librayanti BR K
06-09-2018 21:56