Main Menu

Pentingnya Reformasi Fiskal Indonesia Atasi Kesenjangan Kaya-Miskin

Januar
10-12-2015 13:35

Masyarakat miskin (ANTARA/Vitalis Yogi Trisna)

Jakarta, GATRAnews - Ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan rata-rata di atas 5% dalam lima tahun terakhir. Sayangnya, pertumbuhan tersebut harus dibayar dengan semakin melebarnya kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dengan miskin.

Rasio gini meningkat dari 0,3 menjadi 0,41 dalam sepuluh tahun terakhir. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki kondisi fiskal Indonesia yang lebih berpihak pada pemerataan.

Permasalahan tersebut menjadi topik utama dalam seminar internasional "Fiscal Reform to Support and Equitable Growth Striking the Right Balance" pada 10-11 November 2015 di Nusa Dua, Bali. Acara ini digelar Kementerian Keuangan yang didukung AusAid dan Asian Development Bank.

"Kelonggaran fiskal Indonesia saat ini sedang terbatas. Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, perbaikan fiskal juga harus dikukan untuk menciptakan pemerataan ekonomi," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo dalam acara tersebut. Ia juga menambahkan pemerintah berupaya melalui tujuh paket kebijakan ekonomi agar menciptakan pemerataan tersebut. Ia mencontohkan kebijakan-kebijakan tersebut antara lain mendorong industri manufaktur dan usaha mikro kecil dan menengah, pemangkasan aturan, hingga pengurangan Pph 21.

Maridasmo menambahkan hambatan pemerintah adalah terbatasnya kondisi fiskal. Hal ini terlihat dari minimnya penerimaan negara dari perpajakan. Seperti diketahui, penerimaan pajak pada tahun ini tidak mencapai target atau hanya sekitar 80%.

Menurut Mardiasmo, terbatasnya fiskal tersebut membuat peran pemerintah dalam bantuan tunai masyarakat pun terbatas. "Uang fiskal yang sempit dan terbatasnya budget menjadi perhatian kami untuk menaikkan insentif," kata Mardiasmo.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengatakan kondisi transfer tunai lebih efesien dibandingkan subsidi kepada barang. "Jauh lebih efesien. Dan juga tepat pada sasaran," katanya.

Ia menambahkan sudah ada kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi subsidi pada sektor listrik dan pangan kedepan. Subsidi tersebutakan dialihkan dalam bantuan tunai.

Suahasil menambahkan sulit bagi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi dan memperkecil kesenjangan masyarakat. "Di dunia masih ada perdebatan apakah pertumbuhan itu bisa sejalan dengan pemerataan," kata Suahasil.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

Januar
10-12-2015 13:35