Main Menu

Pelonggaran Fiskal Diharapkan Tingkatkan Produktivitas Industri Nasional

Januar
31-01-2016 06:16

Sejumlah menteri meresmikan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2016 (GATRAnews/dok)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Perindustrian Saleh Husin menghadiri Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2016 bertema "Modernisasi Sektor Produksi Mendukung Pengendalian Inflasi Nasional". Raker dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan dihadiri Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

 

Guna menekan inflasi, Kementerian Perindustrian melakukan strategi fasilitasi untuk penguatan struktur dan peningkatan daya saing industri. Antara lain memberi Fasilitas Fiskal Perpajakan yaitu Pembebasan/Pengurangan PPh  (Tax Holiday dan Tax Allowance), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP), Pembebasan PPN Impor, dan revitalisasi permesinan industri.

 

"Fasilitas lainnya ialah Fiskal kepabeanan berupa Pembebasan dan keringanan Bea Masuk, Tarif preferensi dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) seperti bahan baku untuk industri komponen sehingga memacu pendalaman struktur industri nasional," kata Menperin Saleh Husin di Jakarta, Rabu (27/1)

 

Tahun 2016 ini, pertumbuhan industri non migas diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,7-6,1%. Industri yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ialah Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional tumbuh antara 8,5-8,7%, Barang Logam, dan Peralatan Listrik tumbuh 8,0 – 8,2% dan Pertumbuhan industri Makanan & Minuman tumbuh 7,4 – 7,8%.

 

Saleh juga mendorong penurunan suku bunga untuk biaya investasi dan modal kerja melalui lembaga pembiayaan ekspor sampai terbentuknya lembaga pembiayaan industri.

 

Untuk energi bagi industri, Kemenperin mengusulkan harga gas sebesar US$ 5 /MMBTU, dengan melepas perolehan pemerintah sebesar US$ 3 /MMBTU. "Gas diperlukan industri-industri yang mempengaruhi industri dan produktivitas lainnya seperti petrokimia, pupuk, keramik dan lain-lain," ulas Menteri Saleh.

 

Upaya jangka menengah yang dilakukan Kemenperin misalnya mengembangkan industri berbasis petrokimia di Bintuni, bantuan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan garam industri di Nagekeo dan Teluk Kupang, kemudahan pemberian tax holiday/tax allowance untuk industri smelter serta penyediaan energi dan infrastruktur di lokasi industri smelter dan upaya-upaya lainnya.

 

Sebagai pembicara kunci, Menko Darmin Nasution mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi itu diharapkan membuat perekonomian Indonesia tumbuh berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan secara inklusif oleh masyarakat. "Paket Kebijakan Ekonomi merupakan respon pemerintah untuk mendorong kegiatan  ekonomi khususnya peningkatan daya saing industri dan memperkuat struktur ekonomi nasional," katanya.

 

Darmin menegaskan, tahun ini pemerintah optimis dapat berlari lebih kencang karena semua perangkat pemerintahan sudah siap dibanding 2015, yang hampir setengah tahun disibukkan dengan pembenahan organisasi kementerian.

 

“Apa yang kita capai pada 2015 harus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, secara bertahap melakukan perbaikan peraturan, deregulasi terutama di bidang investasi, ekspor manufaktur, logistik, ekonomi pedesaan, e-commerce, perizinan di daerah dan meningkatkan kemudahan berusaha,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Menteri Perdagangan mengatakan pihaknya memacu moderinisasi infrastruktur perdagangan. "Langkahnya melalui deregulasi dan penggunaan teknologi untuk pelayanan dan promosi perdagangan dari daerah hingga global," katanya.

 

Mendag juga mengapresiasi upaya Kemenperin menarik investasi untuk mengembangkan industri hilir dan antara. Selain menghemat devisa, hal itu untuk mengembangkan dan memandirikan industri dalam negeri.


Reporter: Januar Rizki

Januar
31-01-2016 06:16