Main Menu

Menkeu: Kebijakan Fiskal Ekspansif dengan Prinsip Kehati-hatian

didi
27-10-2016 16:27

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (GATRAnews/Abdurachman/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan fiskal pada 2017 akan dilakukan secara ekspansif untuk mendukung kinerja perekonomian, namun dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. "Karena ini bukan lari sprint. Menjaga APBN dan pertumbuhan ekonomi seperti lari maraton, jadi stamina harus dijaga terus."

Hal itu dikatakan menteri bernama panggilan Ani itu, seperti dilaporkan Antara, di Jakarta, Kamis (27/10).

Ani memastikan, kebijakan fiskal 2017 dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghadapi tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga tata kelola dan efektivitas pelaksanaannya.

"Ini pilihan yang seimbang meski kebutuhan sangat ekspansif, karena faktor eksternal masih lemah dan itu bisa merembes ke dalam. Maka, fiskal harus bisa menahan efek global," ujarnya.

Ia menuturkan, kebijakan fiskal pada 2017 dijabarkan melalui belanja yang lebih produktif, subsidi tepat sasaran, penguatan desentralisasi fiskal, optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis serta fokus pada kesinambungan fiskal.

"Untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan bencana alam, kami sudah melakukan mitigasi agar berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga melakukan efisiensi agar fiskal tetap prudent," katanya.

Rapat Paripurna DPR pada Rabu (26/10) menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 disahkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang itu mencakup postur pendapatan negara Rp1.750,2 trilyun dan belanja negara Rp2.080,4 trilyun.

Postur APBN 2017 merupakan hasil dari pembahasan maupun penyusunan antara pemerintah dengan Badan Anggaran serta Komisi DPR yang telah berlangsung sesuai amanat konstitusi sejak pertengahan 2016.

Besaran indikator makro tahun 2017 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,1%, tingkat inflasi 4,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.300 dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3%.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan yang akan ditempuh maka postur Pendapatan Negara ditetapkan menjadi Rp1.750,3 trilyun yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.498,8 trilyun dan PNBP Rp250 trilyun.

Dengan proyeksi penerimaan tersebut, rasio perpajakan pada 2017 ditetapkan sebesar 11,52% sudah termasuk SDA Migas dan Pertambangan atau 10,93% dalam arti yang lebih sempit.

Sedangkan postur Belanja Negara ditetapkan Rp2.080,4 trilyun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak Rp1.315,5 trilyun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp764,9 trilyun.

Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja Kementerian Lembaga Rp763,5 trilyun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp551,9 trilyun. Sedangkan alokasi transfer ke daerah Rp704,9 trilyun dan dana desa Rp60 trilyun.

Selain itu, total anggaran pendidikan dalam APBN 2017 mencapai Rp416,1 trilyun atau sebanyak 20% dari postur belanja negara dan total anggaran kesehatan Rp104 trilyun atau 5% dari postur belanja negara.

Dengan postur pendapatan dan belanja itu, maka defisit anggaran dalam APBN 2017 ditetapkan Rp330,2 trilyun atau setara dengan 2,41% dari Produk Domestik Bruto.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
27-10-2016 16:27