Main Menu

Penerimaan Pajak Jadi Resiko Baru Fiskal

Basfin Siregar
14-07-2017 19:29

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (Gatra/Drigo Tobing/AK9)

Jakarta,GATRAnews - Pemasukan rendah tapi kebutuhan belanja tinggi. Akibatnya, terpaksa berutang. Itulah Indonesia. Kondisi itu terbaca dari postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017 yang diajukan pemerintah ke DPR, Kamis pekan lalu.

Ada beberapa poin dari postur RAPBNP 2017 itu yang menyiratkan sejumlah masalah. Pertama pelebaran defisit dari tadinya 2,41% di APBN 2017 jadi 2,67% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit 2,67% itu pun bisa melebar lagi. Dalam penjelasannya di DPR, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa defisit APBNP 2,67% itu dengan asumsi anggaran tidak terserap sampai 100%. Seandainya anggaran terserap sampai 100%, maka defisit pun akan melebar jadi 2,92%.

Secara nominal, terjadi pembengkakan defisit sebesar Rp 67 triliun, hingga menjadi Rp 397,2 triliun dari yang tadinya diprediksi Rp 330,2 triliun. Defisit itu muncul karena pemerintah menurunkan proyeksi penerimaan negara dari pajak sampai Rp 50 triliun.

Di RAPBNP 2017, penerimaan pajak (termasuk kepabeanan dan cukai) dipatok Rp 1.489,9 triliun. Tapi di RAPBNP 2017 yang diajukan ini, target itu diturunkan hingga hanya jadi Rp 1.450,9 triliun (alias berkurang Rp 50 triliun).

Alasan penurunan target itu sederhana aja, yaitu soal realisme. Menurut Darmin, sampai dengan 30 Juni 2017, penerimaan perpajakan semester I hanya mencapai Rp 571,9 triliun atau baru 38,2% dari target APBN. Dari data itu, pemerintah pun memutuskan untuk menurunkan target penerimaan pajak. Lagipula berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, penerimaan pajak memang selalu meleset dari target.

“Jadi kami memang melihatnya lebih baik targetnya diturunkan daripada tetap tapi tidak tercapai,” kata Darmin.

Tapi di meski target penerimaan pajak diturunkan, pemerintah menaikkan belanja sampai Rp 30.9 triliun. Defisit pun melebar dan utang pun jadi jalan keluar.

Sebanyak Rp 67 triliun utang baru akan diambil pemerintah pada semester ini. Penambahan utang itu membuat total pembiayaan utang meningkat jadi Rp 330 triliun di RAPBNP 2017 ini, meningkat sekitar 20% dibanding APBNP 2017.

Penambahan utang baru sebesar Rp 67 triliun ini jelas akan membuat total utang pemerintah pusat meningkat. Saat ini, berdsasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DPJRR), utang pemerintah pusat per Mei 2017 sudah mencapai Rp 3.672 triliun atau sekitar 27% dari PDB.

Kebijakan untuk mengutang demi mengatasi defisit inilah yang makin dikhawatirkan. Pasalnya saat ini keseimbangan primer RAPBN sudah defisit, yakni mencapai Rp 107 triliun. Keseimbangan primer negatif berarti pemerintah telah berada dalam titik meminjam uang untuk membayar bunga utang. Kondisi ini yang seperti syair lagu Rhoma Irama, “gali lubang tutup lubang”. Padahal situasi gali lubang tutup lubang cenderung membentuk siklus.

Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mejelaskan bahwa pada 2017 ini pemerintah harus membayar bunga utang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp 221 triliun. Pembiayaan yang diajukan pemerintah sebesar Rp 330 triliun pada 2017 ini jelas masih cukup untuk membayar utang jatuh tempo itu.

Tapi derita belum berakhir. Bahaya lebih besar menanti di 2019. Pada tahun itu, total bunga plus cicilan utang jatuh tempo yang wajib dibayar pemerintah akan naik jadi Rp 810 trliun. “Menjelang 2019, pemerintah akan makin agresif menerapkan strategi gali lubang tutup lubang,” jelasnya.

***

Utang sebenarnya tidak berarti positif, sepanjang digunakan untuk kegiatan produktif dan bisa memutar roda perekonomian . Apalagi terkadang memang ada belanja yang tidak bisa dilkompromikan.

Lembaga riset ekonomi CORE Indonesia misalnya mengkritik pilihan pemerintah yang memilih memotong transfer dana desa sampai Rp 5 triliun (dari Rp 764 triliun jadi Rp 759 triliun). Mereka menganggap itu keputusan keliru. Pasalnya pemotongan itu akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah yang anggarannya dipotong.

Dalam keterangan tertulisnya, Core menilai bahwa dalam situasi perlambatan ekonomi seperti ini, kebijakan fiskal harusnya tetap bersifat ekspansif terhadap pembiayaan yang berdampak langsung pada perekonomian. Bila belanja tidak bisa dikompromikan, maka opsi lainnya adalah meningkatkan penerimaan, yakni pajak dan bea cukai.

Sayangnya, justru di sinilah letak masalah.

Di RAPBNP 2017 ini, pemerintah sebenarnya mematok pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya, yakni 5,2% dari 5,1 persen dibanding APBN 2017. Namun, meski asumsi pertumbuhan ekonomi naik, ironisnya asumsi penerimaan pajak justru turun dibanding APBNP. Padahal, biasanya ketika pertumbuhan ekonomi naik, penerimaan pajak juga naik.

Muhammad Misbakhun, anggota DPR dari komisi XI pun menyebut keanehan itu sebagai “anti-teori”. “Ada masalah apa dengan penerimana pajak? Pisau analisisnya harus tajam,” katanya mengajukan pertanyaan ke Darmin.

Anti-teori mungkin istilah berlebihan. Bawono Kristiaji, peneliti pajak di firma konsultan pajak DDTC kepada Gatra menjelaskan bahwa yang terjadi adalah tax bouyancy. Tax bouyancy adalah indikator untuk mengukur kemampuan aparat pajak dalam memungut pajak sesuai pertumbuhan ekonomi. Tax bouyancy dihitung dengan membagi pertumbuhan penerimaan perpajakan secara riil dengan pertumbuhan ekonomi.

Idealnya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada 1,5%-2% pertumbuhan pajak. Berapa tax bouyancy Indonesia? Tahun 2016 lalu, menurut Bawono, tax bouyancy kita hanay 0,35%. Ini berarti tiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya akan menghasilkan 0,35% pertumbuhan penerimaan pajak.

Dengan kondisi seperti itu, tidak heran bila meski pertumbuhan ekonomi naik di RAPBN, pemerintah justru menurunkan target penerimaan pajak.Pemerintah sepertinya juga sadar bahwa kemampuan untuk memungut pajak, meski pertumbuhan ekonomi tinggi, tetaplah rendah.

Ada sejumlah analisa mengapa tax bouyancy Indonesia rendah meski ekonomi tumbuh. Menurut Bawono, ia melihat ini terkait dengan sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kalau dilihat dari tax bouyancy kita yang rendah, kemungkinan pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh sektor non-tradeable (jasa),” katanya.

Indikator lain bahwa pertumbuhan ekonomi banyak ditopang sektor jasa, kata Bawono, terlihat dari kesenjangan ekonomi yang makin lebar terutama dalam 10 tahun terakhir. Sebab sektor jasa biasanya padat modal, tapi sedikit membuka lapangan pekerjaan.

Dengan penerimaan pajak yang bekorelasi rendah terhadap pertumbuhan ekonomi, defisit pun mau tidak mau akan melebar. Bawono bahkan melihat bahwa kini faktor penerimaan pajak telah menjadi faktor resiko fiskal baru. “Kalau dulu kan resiko fiskalnya subsidi BBM,” katanya.

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, menurutnya, yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi mana sektor-sektor non-tradeable mana saja yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan. Sebab bisa jadi masih ada potensi pajak di sektor jasa itu –seperti keuangan, telekomunikasi- dan sebagainya-- yang belum digali.

Ini jelas tantangan berat. Dalam catatan Gatra, penerimaan pajak setidaknya selama delapan tahun terakhir (sejak 2009) tidak pernah m encapai target. Bahkan selisih antara target dan realisasi (shortfall) tiap tahun makin besar saja.*

 

Editor: Basfin Siregar

 

Asumsi Makro RAPBN-P 2017

Pertumbuhan ekonomi: 5,2% (sebelumnya 5,1%)

Defisit anggaran: 2,67%-2,92% terhadap PDB (sebelumnya 2,41%)

Penerimaan perpajakan plus bea cukai: Rp 1.450,9 (berkurang Rp 50 triliun)

Inflasi: 4,3% (sebelumnya 4%) Pembiayaan utang: Rp 330 triliun (sebelumnya 221 triliun)

Nilai tukar rupiah: Rp 13.400/US$ (sebelumnya Rp 13.300/US$) ICP: US$ 50 per barel (sebelumnya US$ 45 per barel)

Lifting minyak bumi: 815 ribu barel per hari (tetap)

Lifting gas bumi: 1,15 juta barel per hari (tetap)

Basfin Siregar
14-07-2017 19:29