Main Menu

PDI-P Desak DPR Segera Gelar FNP Komisioner KPPU

Wem Fernandez
12-03-2018 23:16

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto. (Dok. Wikipedia/Alexferry/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Penundaan kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test (FNP) terhadap calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menimbulkan ketidakpastian tugas dan fungsi lembaga tersebut.  


"Dilihat dari peranannya, KPPU memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi bangsa. Dengan penundaan ini, fungsi KPPU menjadi tidak optimal," kata Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Darmadi Durianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

KPPU memiliki fungsi yang krusial dalam ekonomi, khususnya terciptanya praktik-praktik bisnis yang berkeadilan, persaingan sehat, dan antimonopoli. Dalam surat Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2018, diputuskan masa tugas KPPU diperpanjang selama dua bulan yaitu 27 Februari sampai dengan 27 April 2018.

Keluarnya surat presiden ini dipicu oleh molornya proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota komisioner KPPU 2018-20123. Padahal, 18 nama calon anggota komisioner sudah diserahkan pemerintah untuk ditindaklanjuti. 

Penyebabnya, Komisi VI DPR masih memperdebatkan kelayakan panitia seleksi (pansel) dan calon-calon anggota komisioner KPPU yang dihasilkan Pansel.

"Ini yang menimbulkan ketidakpastian bagi para komisioner [lama]. Ada juga komisioner yang tidak konsentrasi lagi di dalam bekerja, karena diduga sibuk mempertimbangkan tawaran pekerjaan lain. Tidak fokusnya komisioner, otomatis menyebabkan tidak optimalnya peran dan fungsi KPPU," ujar Darmadi.

Dia mengatakan, hasil pelaksaan program kerja yang melibatkan komisioner dibuat "weekly based". Padahal, pelaksanaan program kerja yang melibatkan stakeholders, pihak ketiga, dan komisioner pasti memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya.

"Nah, ini tidak berani dilakukan karena berkaitan dengan otoritas komisioner yang sekarang yang sewaktu-waktu bisa selesai kalau ada fit and proper test dan terpilih komisioner KPPU yang lama," kata politisi PDI-Perjuangan ini. 

Dia juga mengungkapkan, banyak yang tidak menyadari KPPU itu ada dalam Network Asean Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan International Competition Network (ICN).

"Apa kata dunia terhadap Indonesia nantinya? Karena ini menyangkut good governance of government of Republic Indonesia," ujar Darmadi. 


Reporter : Wem Fernandez  
Editor: Iwan Sutiawan

Wem Fernandez
12-03-2018 23:16