Main Menu

Pemeriksaan Wajib Pajak Diminta Lebih Transparan

Iwan Sutiawan
14-03-2018 16:36

Deklarasi Zona Integritas Ditjen Pajak Sumsel-Babel (GATRA/Tasmalinda/yus4)

Palembang, Gatra.com - Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi di Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak. Salah satunya dengan mendeklarasikan Zona Integritas seperti yang dlilakukan pada Ditjen Pajak Sumsel dan Babel. Pada deklrasi itu, ditekankan bagaimana proses pemeriksaan pajak bisa lebih transparan.


Kepala Ditjen Pajak Sumsel-Babel, Ismiransyah M Zain, menyampaikan, upaya pencanangan zona integritas menjadi perhatian. Selain sebagai bentuk memperkokoh integritas yang sudah dilakukan, juga meningkatkan kepercayaan (trust) masyarakat. Pasalnya, Ditjen Pajak menjadi instansi yang mengawal sumber penerimaan negara.

"Zona Integritas ini sebagai semangat bagaimana di internal pegawai pajak bisa memberikan contoh. Pemeriksaan yang diminta lebih transparan menjadi sorotan," ujarnya, Selasa (13/3).

Saat ini, pemeriksaan terhadap wajib pajak telah mulai ditingkatkan kualitasnya. Ditjen Pajak Sumsel dan Babel memiliki ruangan khusus bagi wajib pajak yang datang ke kantor. Ruangan inipun dilengkapi dengan alat perekam (CCTV) sehingga bisa dipantau oleh pegawai lainnya.

"Memang fasilitas seperti ini belum menyebar di seluruh kantor pajak di Sumsel. Akan tetapi, bagi wajib pajak yang merasa ada masalah atas pemeriksaan, bisa mengadukannya," ujar Ismiransyah (Ismi).

Proses pengaduan juga bisa dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari pelaporan online atau lainya. Secara pribadi, kata Ismi, ia juga kerap didatangi wajib pajak yang notabene juga wajib pajak bernilai aset tinggi. Namun, komunikasi yang dilakukan selalu diarahkan pada bidang yang berwenang.

"Saya juga mencoba bagaimana saat wajib pajak datang bisa langsung dilayani bidang-bidangnya. Pertemuan pegawai wajib pajak memang koridornya konsultasi dan untuk pemeriksaan bisa harus dilakukan yang membidangi," ujarnya.

Zona Integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2014 itu berusaha menuju pembangunan instansi yang bebas dari korupsi. "Upaya Ditjen Pajak, bagaimana kesadaran wajib pajak meningkat karena merasa yakin jika uang pajak yang dibayarkan kepada negara, tidak disalahgunakan," katanya.

Acara deklarasi tersebut dihadiri pihak Ombudsman, perwakilan Kementrian Keuangan, IKPI, AKP21, dan perwakilan perguruan tinggi. "Pada sesi dialog, juga banyak disarankan agar pemeriksaan wajib pajak bisa lebih terbuka dan transparan. Wajib pajak dan para pemeriksa hendaknya tidak bertemu di luar koridor instansi," ujarnya.


Reporter: Tasmalinda
Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
14-03-2018 16:36