Main Menu

Sulitnya Mewujudkan Konsensus Global Pajak Digital

Sandika Prihatnala
06-04-2018 18:13

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) B. Bawono Kristiaji. (ddtc.co.id/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Masifnya perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pajak. Perpindahan dana lintas negara saat ini tidak diatur secara rigid karena belum ada konsensus global guna menjamin pajak yang adil bagi pebisnis lintas negara.

 

Meski begitu, di awal Maret lalu, OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS menerbitkan laporan bertajuk Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. isinya, semacam paparan tentang segala aspek pemajakan atas ekonomi digital. Namun, paparan itu bukanlah rekomendasi final mencapai konsensus.

Dalam sebuah diskusi bertema “Tax System Integrity in a Digital Age” di University of New South Wales (UNSW) Business School di Sydney, Australia membahas dampak dari ekonomi digital terhadap berbagai dimensi pajak. Hadir dalam diskusi antara lain praktisi, akademisi, peneliti, dan pegawai pemerintah dari berbagai negara. Mulai dari Amerika Serikat hingga Vanuatu, dari Kroasia hingga Tiongkok.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), B. Bawono Kristiaji yang menjadi salah satu pembicara dalam acara itu mengatakan, ekonomi digital telah membuka peluang aktivitas penghindaran pajak, salah satunya dengan melakukan aktivitas untuk memperoleh penghasilan tanpa adanya suatu kehadiran secara fisik di negara sumber penghasilan.

Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri pula bahwa sistem pajak internasional yang berlaku saat ini sudah ketinggalan jaman dan tidak mampu mengikuti model bisnis digital. Hal ini juga yang menjadi penyebab mengapa celah-celah penghindaran pajak itu masih ada.

“Hingga saat ini belum ada suatu rekomendasi global yang dijadikan konsensus untuk menangkal penghindaran pajak yang dioptimalkan melalui bisnis digital. Dokumen BEPS Aksi 1 hanya memberikan beberapa opsi kebijakan,” ungkapnya.

Interim Report yang dirilis oleh Task Force on Digital Economy pada 16 Maret 2018 lalu, tambahnya, juga tidak memberikan sinyal jelas mengenai konsensus atas pajak digital global. Di tengah ketidakpastian ini, justru banyak negara berinisiatif merancang suatu ketentuan secara sepihak. Uni Eropa (European Union/EU) juga merilis proposal pemajakan digital bagi negara anggota.

Untuk itu, ia pesimis kalau konsensus global akan tercapai. Ada beberapa alasan yang membuat itu sulit terwujud. Antara lain, sulitnya mengadopsi solusi paling efisien dan tepat dalam memecahkan masalah (first-best solution). Kesulitannya terletak pada kebutuhan untuk merombak model Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan rumus dasar dalam transfer pricing berdasarkan pembentukan nilai.

Kedua, perkara interaksi antara negara, masyarakat, dan pasar dalam kebijakan pajak ekonomi digital. Secara umum digitalisasi menguntungkan negara dan masyarakat. Tak mengherankan jika aktivitas di bidang ini kerap didukung kebijakan. Tapi, paradigma pembayaran pajak yang adil justru mendorong adanya tekanan bagi pasar (perusahaan digital).

“Tterlihat dari adanya praktik naming and shaming serta ‘pengadilan moral’ yang dilakukan kolaboratif oleh negara (pemerintah) dan masyarakat (LSM, media, publik secara umum),” katanya.

Problem terakhir, sulitnya koordinasi. Nyatanya, preferensi fiskal di berbagai negara pada dasarnya tidak sama. Satu-satunya cara terciptanya konsensus global adalah dengan tidak membuat perubahan yang terlalu drastis dan mendetail, sehingga tiap negara memiliki ruang fleksibilitas kebijakan pajak. Kasus di Uni Eropa mengenai Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) merupakan bukti kesulitan untuk berkoordinasi.

Kesepakatan dan koordinasi lebih mudah dilakukan jika ada satu negara atau kelompok negara yang bertindak secara dominan (hegemoni). Sayangnya, kini peran OECD (perwakilan negara-negara maju) di sektor pajak internasional semakin berkurang dan di sisi lain suara dari negara berkembang ataupun BRICS justru semakin lantang.

“Akibatnya, daya tawar masing-masing kelompok semakin besar dan sulit untuk menuju ke titik yang sama,” katanya.


Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
06-04-2018 18:13