Main Menu

Program AEoI Sudah Sah, DJP Genjot Pendekatan Bilateral dan Multilateral untuk Memperluas Jaringan

Aulia Putri Pandamsari
19-04-2018 23:26

Ilustrasi Automatic Exchange of Information (AEoI). (GATRA/FT02)

Lombok, Gatra.com - Pemberlakuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah sah diterapkan di Indonesia tahun ini. AEoI merupakan rencana dari negara yang tergabung dalam G20 yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

 

Sistem tersebut akan mendukung pertukaran infromasi rekening wajib pajak antarnegara. cara kerjanya, wajib pajak yang telah membuka rekening di negara lain dapat terlacak langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Menurut Leli Listianawati, Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Ditjen Pajak, sejauh ini ada legislasi domestik primer berupa Undang-Undang Nomor 9/2017 mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

 

Sedangkan untuk perangkat hukum sekundernya berpayung kepada PMK 70/2017 yang kemudian direvisi menjadi PMK 19/2018. Adanya revisi tersebut, menurut Leli, karena mempertimbangkan hasil assessment dari Global Forum. "Selain itu, setelah kami melakukan beberapa kali sosialisasi dengan industri keuangan ada beberapa catatan dan rekomendasi atas PMK yang diterbitkan sehingga harus dilakukan perubahan,” katanya dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Lombok, Kamis (19/4). Masukan tersebut, tambah Leli, termasuk dalam hal mempermudah penyampaian pelaporan dan informasi keuangan.

 

Saat ini tercatat 79 yurisdiksi yang siap sebagai partisipan dari total 146 yurisdiksi yang telah berkomitmen untuk melaksanakan AEoI. Adapaun rinciannya adalah ada 75 yurisdiksi yang Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)nya telah teraktivasi dengan Indonesia per April 2018. Sedangkan 4 yurisdiksi lainnya MCAA-nya sedang dalam tahap aktivasi dengan Indonesia dan diperkirakan selesai dalam tahun 2018.

 

Untuk yurisdiksi tujuan pelaporan adalah semua yurisdiksi partisipan kecuali 4 yurisdiksi yang MCAAnya sedang tahap teraktivasi dengan Indonesia. Namun, yang sepakat bertukar tahun 2019, baru 1 yurisdiksi yang dalam tahapan aktivasi MCAA dan akan mulai bertukar tahun 2019. Serta ada 5 yurisdiksi non resiprokal permanen, seperti : Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island, Nauru, dan Turk and Caicos Islands yang tidak memerlukan informasi dari negara lainnya karena tidak megenakan pajak atau tax heaven.

 

"Tidak ada negara prioritas, DJP terus melakukan pendekatan secara bilateral maupun multilateral untuk memperluas cakupan mitra AEoI Indonesia. Indoensia sebagai negara G20 berkomitmen dalam AEoI karena melihat action itu tentunya akan membawa manfaat yang bagus untuk sistem perpajakan kita,” terang Leli.

 

Untuk pengolahan data AEoI yang sudah masuk, Leli mengatakan pihaknya akan membuat surat edaran khususnya untuk tenggat waktu pelaporan AEoI internasional yang diperpanjang hingga 30 September, sedangkan untuk domestik hingga 30 April.

 

"Kalau ada eror akan kita komunikasikan dengan negara yang bersangkutan karena pengalaman kami tidak semuanya 100 persen diterima. kalau ada yang eror kita komunikasikan, data yang sudah masuk kita cocokkan dan setelah itu dilakukan analisa. Kami tidak menerima data yang serta merta begitu, pengolahannya ada di kantor pusat pajak," jelas Leli.


 

Reporter: APP

Editor : Gandhi Achmad

 

Aulia Putri Pandamsari
19-04-2018 23:26