Main Menu

Sanksi Administrasi Sejumlah Pajak dan Retrbusi di Jakarta Dihapus

Abdul Rozak
28-06-2018 20:05

Ilustrasi penghapusan pajak. (GATRA/Fatikhin/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pemprov DKI Jaksrta menghapus sanksi administrasi pajak dan retribusi di Ibu Kota. Penghapusan sanksi administrasi itu dalam rangka memperingati HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT RI ke-73.

Sanksi administrasi yang dihapus antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini akan berlangsung selama 54 hari, dari 27 Juni-18 Agustus 2018.

Penghapusan sanksi administrasi bunga keterlambatan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penghapusan sanksi administrasi adalah stimulus bagi wajib pajak. Sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

"Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, ada 3,1 juta kendaraan roda dua dan 748 ribu kendaraan roda empat belum menunaikan kewajiban pajak," kata Anies di Jakarta, Kamis (28/6).

Jika ditotal, kata Anies, pajak kendaraan bermotor yang belum ditunaikan sebanyak 1,6 trilyun rupiah, termasuk mobil mewah. Atau sebanyak 44,6% kendaraan bermotor di DKI yang masih menunggak pembayaran pajak.

"Kita berharap pembebasan sanksi administratif ini, tunggakan-tunggakan ini bisa diselesaikan tanpa terkena rintangan,” tutup Anies.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Iwan Sutiawan

Abdul Rozak
28-06-2018 20:05