Main Menu

Kemandirian Energi: Saat Gas Tidak Lagi Menumpang Lewat di Laut Indonesia

Januar
07-10-2015 07:18

Tak lama lagi, pelayaran nasional dapat menggunakan bahan bakar gas (ANTARA/dok)

Pertama kalinya di Indonesia, transportasi laut berpenumpang menggunakan bahan bakar gas bumi. Gas berbentuk LNG saat ini hanya sebatas menumpang lewat di laut Indonesia alias diekspor dengan kapal. Cara ini dapat mengurangi pemakaian BBM. Namun, investasi konverter  yang lumayan tinggi dibutuhkan. Apalagi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini.

 

Jakarta, GATRAnews  - Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara awal September pagi itu mendadak ramai tidak seperti biasanya. Puluhan wartawan sudah berkumpul di salah satu ruangan lantai 21 gedung tersebut. Mereka menunggu konferensi pers dari Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso dan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Elfien Goentoro, Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia Danang S Baskoro dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Saat itu, Rini bersama para petinggi BUMN tersebut mengumumkan mengenai kerja sama penggunaan bahan bakar gas bumi cair atau LNG (Liquefied Natural Gas) dari PGN ke armada-armada milik Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla, awal September lalu.  

Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia kapal berpenumpang dan milik Negara menggunakan BBG (bahan bakar gas). Rini dalam pidatonya di pertemuan tersebut mengatakan kerja sama ini merupakan jalan keluar dari ketergantungan transportasi laut terhadap BBM. Pasalnya, ia menilai konsumsi BBM oleh transportasi laut sangat besar sehingga meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Konsumsi BBM untuk armada-armada kapal laut milik Pelni, ASDP dan Hubla diperkirakan mencapai 50 juta liter per bulannya. Pelni sebagai kapal penumpang yang melayani penyeberangan di Indonesia mengonsumsi BBM paling banyak. Disusul kapal-kapal milik Ditjen Hubla lalu ASDP.

Selain itu, Rini juga mengatakan kerja sama ini sesuai dengan program pemerintah yang ingin mendorong sektor maritim dan kelautan sebagai pendorong pembangunan nasional. “Sinergi BUMN harus didorong agar kinerja BUMN lebih efisien dan bersaing. Penggunaan BBG ini akan membuat ongkos transportasi laut di Indonesia lebih efisien dan bersaing,” kata Rini, Kamis (3/9).

Biaya Operasional Berkurang Jauh

Direktur Utama Perusahaan Gas Negara, Hendi Prio Santoso (ANTARA/dok)

Hal senada juga diungkapkan Hendi, menurutnya langkah ini dapat meningkatkan pemanfaatan gas bumi yang selama ini masih belum menjangkau sektor maritim dan kelautan. “Kerja sama ini untuk mendukung Nawacita pemerintah sekaligus mendorong konsep tol laut,” kata Hendi.

Ia mengatakan dengan menggunakan BBG biaya operasi kapal akan berkurang hingga 40% dibanding BBM. “Dengan adanya konversi ini baik Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla Kemenhub bisa menghemat pemakaian bahan bakar sebesar 40% dibanding BBM. Kerja sama ini jadi bagian penting ketahanan energi di Indonesia sehingga mengurangi impor BBM,” kata Hendi.

Sambutan positif juga diutarakan Danang S. Baskoro selaku Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Bahkan, Danag mengaku sudah punya rencana untuk konversi BBM ke BBG bagi kapal-kapal yang dioperasikan oleh ASDP sejak beberapa tahun lalu.

“Adanya kerjasama ini merupakan langkah awal untuk mewujudkannya. Sebagai BUMN kami selalu mendukung program pemerintah dalam konversi BBM ke BBG yang mana hal tersebut juga penting bagi kami sendiri dalam rangka meningkatkan aspek efisiensi dalam operasional ASDP,” kata Danang.

Diperkirakan potensi efesiensi kerja sama ini sangat besar. Berdasarkan harga solar tak bersubsidi bagi industri dari Pertamina pada Oktober Rp 8.400 per liter kemudian konsumsi BBM untuk armada kapal milik Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla sebanyak  50 juta liter per bulan maka nilai konsumsi mencapai Rp 420 miliar per bulan.

Dengan penggunaan BBG diperkirakan menghemat 40% dari total, maka nilai penghematan bisa mencapai Rp 168 miliar per bulan. “Kami berharap langkah strategis ini dapat mendorong pemanfaatan gas bumi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, khususnya kemaritiman dan juga kemandirian energi,” kata Hendi lagi.  

Bukan Hal Mudah

Untuk melaksanakan program ini bukanlah hal mudah. Salah satu yang paling harus dipenuhi adalah PGN harus memastikan ketersediaan gas untuk armada-armada tersebut. Misalnya, Pelni untuk 25 kapalnya menggunakan BBM sekitar 33,4 juta liter per bulan. Kemudian, Ditjen Hubla sekitar 14,4 juta liter per bulan dan ASDP sebesar 3,5 juta liter per bulan.

Sebagai uji coba, Pelni baru menyediakan satu dari sekitar 25 kapal penumpang yang dimilikinya. Armada kapal Ciremai dengan rute Serui, Manokwari, Sorong, Bau-bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok dan Jayapura rencananya akan menggunakan BBG. “Kami sudah siap, tahap awal satu kapal dulu. Tinggal menunggu kepastian pasokannya,” kata Manajer Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Pelni, Akhmad Sujadi saat dihubungi GATRAnews (21/9).

Kedepan, Pelni juga akan memanfaatkannya ke rute pelayaran lainnya. Dalam kerja sama ini, setiap kapal tidak 100% menggunakan BBG. Nantinya, mesin kapal yang terpasang bisa menggunakan BBM dan BBG secara bersamaan.

Komposisinya sebagian besar diperkirakan pakai diesel dan 40% menggunakan BBG. Selain itu, realisasi ini juga memerlukan waktu. Pasalnya, masih terdapat mesin-mesin armada belum dapat menggunakan BBG. Investasi yang dibutuhkan untuk mesin tersebut sekitar Rp 8 miliar per unitnya. Pelemahan nilai tukar juga menjadi tantangan merealisasikan kerja sama ini.

Masalahnya, mesin konverter tersebut merupakan produk impor, sehingga semakin meningkatkan investasi mesin tersebut. Hendi juga mengakui perlambatan ekonomi ini juga memengaruhi bisnis PGN. Hal ini disebabkan turunnya permintaan gas dari industri.

“Sudah diketahui kalau di global penurunan ekonomi sangat tajam. Kalau dari sisi demmand dari segmen power dan industri turun. Yang tidak turun adalah sektor rumah tangga dan usaha kecil. Tapi kan dari sisi volume paling besar adalah industri dan power. Dari banyak pelanggan kami yang dikeluhkan adalah barangnya menumpuk di gudang. Sehingga kita diminta menyesuaikan diri,” kata Hendi.

Dapat Durian Runtuh...

Untuk mematangkan kerja sama ini, Hendi menjelaskan akan ada pertemuan kembali antara PGN dengan Pelni, ASDP dan Ditjen Hubla. Pertemuan itu untuk mengalkulasi berbagai aspek untuk merealisasikan  kerja sama ini. “Kami akan duduk bersama lagi dengan ASDP dan Pelni. Kami juga menginisiasi program bersama Kemenhub Ditjen Hubla di armada kapal perintis. Tahapannya adalah duduk bareng merencanakan infrastruktur yang dibutuhkan. Armada yang sudah existing harus melakukan program konversi gas dulu,” kata Hendi.

Namun, bak mendapat durian runtuh, pemerintah telah mengumumkan dalam paket kebijakan ekonomi I pada 9 September akan melakukan penyesuaian harga gas awal tahun 2016. Armada-armada kapal pun dapat  membeli harga gas jauh lebih murah.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah menghapus pajak penghasilan kepada industri galangan kapal dengan besaran 10-100%. Pengurangan harga gas ini diharapkan dapat mendorong konsumsi gas nasional yang selama ini banyak diekspor.

Hendi sempat mengatakan dukungan pemerintah seperti inilah yang sangat diharapkan untuk mewujudkan realisasi ini. “Ini (pemakaian gas) ini hanya masalah waktu. Kami harus progresif. Semoga stimulus pemerintah ini sebagai titik balik recovery dan mudah-mudahan positif untuk outlook kedepan,” kata Hendi.

Dari pantauan GATRAnews pada akhir September lalu, kerja sama ini masih dalam tahap finalisasi. Diperkirakan awal tahun depan armada-armada kapal tersebut akan menggunakan BBG sehingga penggunaan BBM semakin berkurang. Tinggal ditunggu bagaimana realisasinya.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

Januar
07-10-2015 07:18