Main Menu

Menaker: Indonesia Butuh Industri Padat Teknologi

didi
20-11-2015 13:13

Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Muhamad Hanif Dhakiri mengatakan, dalam menghadapi persaingan global, Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada keberadaan industri padat karya, yang selama ini selalu diandalkan karena menyerap banyak tenaga kerja dalam jumlah besar.

Indonesia harus mulai berorientasi membentuk industri-industri yang bersifat padat teknologi dengan dukungan kemampuan tenaga kerja yang terampil, ahli dan bersertifikasi kompetensi kerja.

“Untuk mendorong industri nasional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi, Indonesia harus mulai berorientasi membangun industri nasional yang padat teknologi di berbagai wilayah Indonesia,” kata Menaker, dalam siaran pers, di Jakarta, Kamis (19/11).

Hanif mengatakan, dalam membangun industri padat teknologi di Indonesia memang memilki tantangan tersendiri. Hal ini terkait ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan jumlah angkatan kerja nasional yang besar jumlahnya dan butuh penyerapan lapangan kerja.

“Bila ingin orientasinya industri nasional yang kompetitif, kita butuh industri padat teknologi,” kata Hanif.

Hanif memberikan contoh, di suatu daerah ada suatu pabrik yang merekrut seribu orang. Lalu ada pengangguran seribu orang juga. Sebagai solusinya, logika paling sederhana adalah membangun satu pabrik lagi yang bisa merekrut seribu orang.

“Tapi kalau kita membangun satu pabrik lagi itu artinya yang dibangun adalah industri padat karya. Saya berpikir, kalo modelnya seperti itu, industrinya tetap tidak akan kompetitif dalam persaingan global,” kata Hanif.

Hanif juga menyoroti mutu angkatan kerja Indonesia yang masih memprihatinkan. Postur angkatan kerja yang didominasi lulusan pendidikan SMP ke bawah menjadi problema dalam membangun industri yang kompetitif.

“Tapi kalau kita menunggu naiknya taraf pendidikan angkatan kerja kita butuh waktu lama. Kita ini perlu bekerja sama antara pemerintah, dunia usaha, pekerja. untuk mendorong kualitas SDM agar naik. Makanya saya selalu berbicara mengenai pentingnya peningkatan kompetensi,” kata Hanif.

Oleh karena itu, kata Hanif, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan berbagai bentuk kebijakan mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, penempatan tenaga kerja yang berkualitas dengan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).

“Pemerintah juga perlu bantuan kalangan pengusaha industri untuk memastikan agar SDM kita ini benar-benar bisa masuk ke pasar kerja dengan kualitas kompetensinya. Kita juga butuh bantuan teman-teman serikat pekerja untuk meningkatkan kualitas para pekerjanya,” tutur Hanif.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
20-11-2015 13:13