Main Menu

YLKI: Larangan GOjek oleh Kemenhub Ibarat Macan Ompong

Januar
18-12-2015 11:20

Go-Jek (GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyatakan larangan Kementerian Perhubungan terhadap ojek sebagai angkutan umum manusia dinilai percuma. YLKI menilai masyarakat saat ini sudah merasa ketergantungan terhadap layanan ojek khususnya berbasis online.

 

"Secara sosiologis, larangan ini saya khawatir hanya akan menjadi macan ompong belaka. Mengapa? Larangan ini sudah sangat terlambat, karena kini ojek sudah tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya ojek pangkalan, tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam siaran persnya, Jumat (18/12).

 

Ia menambahkan meskipun dilarang karena melanggar hukum, sanksi dan penegakan hukumnya pasti akan sangat lemah. Menurtunya, faktanya keberadaan ojek justru banyak didukung oleh oknum aparat, baik polisi, dishub dan juga tentara. "Keberadaan ojek justru dipelihara oleh oknum-oknum yang bersangkutan itu," katanya.

 

Ia juga menyalahkan pemerintah yang gagal dalam membangun transportasi umum yang memadai dan nyaman. "Tumbuh suburnya sepeda motor dan ojeg, adalah karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Walaupun, ketika sepeda motor sudah menjadi wabah, dampaknya justru turut mematikan angkutan umum resmi," katanya.

 

Untuk menyelesaikan polemik ini, ia mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah segera memperbaiki pelayanan agkutan umum. Sebab, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan angkutan umum. "Jangan hanya bisa melarang tetapi tidak mampu memberikan solsusi," katanya.

 

Selain itu, Tulus juga menyatakan berdasarkan peraturan sepeda motor bukan masuk dalam kategori angkutan umum. Hal ini karena sepeda motor tidak memenuhi standar keselamatan.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Dani Hamdani 

Januar
18-12-2015 11:20