Main Menu

Kemendag-BPH Migas Teken MoU Pengawasan Alat Ukur Distribusi BBM

didi
16-02-2016 16:08

MoU Kemendag-BPH Migas(Dok.Kemendag)

Jakarta, GATRAnews - Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, betapa penting kebenaran hasil pengukuran dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM). Konsumen, menurutnya, harus dilindungi saat membeli BBM agar mendapatkan jaminan, keteriban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

Upaya tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Digunakan dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Ditjen PKTN dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di Jakarta, Selasa (16/2).

“Hingga saat ini, kami sering mendengar keluhan kuantitas BBM yang diterima. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan suatu sistem pengawasan yang efisien dan efektif agar dapat mendeteksi penyalahgunaan penggunaan alat-alat UTTP oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, meter arus BBM, tangki ukur mobil, dan pompa ukur BBM,” ungkap Widodo.

Widodo menambahkan, pengawasan meter arus BBM, tangki ukur mobil, dan pompa ukur BBM merupakan kegiatan yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga pelaku usaha, agar tercipta iklim usaha yang baik dalam kegiatan pendistribusian BBM.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, diharapkan pengawasan alat-alat UTTP yang digunakan dalam pendistribusian BBM, dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien,” tutur Widodo.

Penandatanganan nota kesepahamam ini sesuai dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di Indonesia saat ini juga lebih efektif dan efisien dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf DD. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Nomor 5. Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen).

Pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut, telah disusun Pedoman Kerja antara Direktorat BBM BPH Migas dengan Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kemendag. Pedoman Kerja ini merupakan acuan bagi BPH Migas dan Ditjen PKTN dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Alat-alat UTTP yang Digunakan Dalam Pendistribusian BBM.

Di dalam Pedoman Kerja tersebut, diatur mengenai pengawasan UTTP yang digunakan dalam pendistribusian BBM, yang dilakukan terhadap Meter Arus BBM, Tangki Ukur Mobil dan Pompa Ukur BBM.

Tak main-main, sebelumnya, Kemendag juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. Pedoman Kerja antara Ditjen PKTN dengan Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah disusun. Jika terjadi pelanggaran dalam distribusi BBM ini, Bareskrim akan menindak tegas oknum-oknum tersebut.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

didi
16-02-2016 16:08