Main Menu

Subsidi Energi Baru Terbarukan di RAPBN Jamin Pasokan Listrik

Hidayat Adhiningrat P.
15-09-2016 11:20

Ilustrasi (GATRAnews/Abdurachman/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Subsidi energi baru terbarukan (EBT) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 merupakan suatu keniscayaan untuk menjamin pasokan listrik dalam jangka panjang. Hal tersebut diutarakan Sekretaris Jendral Asosiasi Produsen Listik Swasta Indonesia (APLSI) Priamanaya Djan di Jakarta hari ini (15/9) menanggapi alotnya pembahasan subsidi EBT antara pemerintah dan legislasi belum lama ini.

 

APLSI juga meminta agar kepentingan investasi, jaminan ketersediaan listrik, dan subsidi EBT ke depan tidak dibenturkan. “Soal subsidi ini EBT sebuah keniscayaan untuk menjamin keberlangsungan investasi swasta di EBT,” ujar Pria.

 

Lebih lanjut Pria mengatakan, investasi swasta di EBT memang harus menarik dari sisi bisnis agar pihak swasta mau menanamkan modalnya di sana. Sebab disisi lain, pemerintah sendiri tidak punya kemampuan untuk mengembangkan EBT sendirian. Sebab itu, peran swasta perlu dilibatkan.

 

“Sebab investasi ini kan tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan listrik bagi masyarakat dan menjangkau wilayah-wilayah yang belum tereletrikfikasi. Atau kita pilih tetap gelap-gulita. Rakyat juga yang susah, ” ujar Priamanaya.

 

Sebelumnya dalam RAPBN 2017 telah disiapkan subsidi Rp 1,3 triliun untuk subsidi EBT. Dana tersebut dianggarkan untuk menutup selisih antara harga listrik dari EBT dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN. Tarif listrik dari EBT memang relatif mahal, perlu subsidi agar PLN dapat membelinya.

 

Untuk listrik dari mikro hidro misalnya, PLN harus membeli dari Independent Power Producer (IPP) dengan harga Rp 1.560-2.080/kWh. Lalu untuk listrik dari tenaga surya, harganya Rp 1.885-3.250/kWh. Sementara rata-rata BPP PLN Rp 1.352/kWh.

 

Namun kemudian, subsidi ini menjadi perdebatan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Padjaitan. Beberapa anggota Komisi VII DPR berpendapat, subsidi EBT ini sebaiknya ditiadakan saja karena tidak untuk rakyat, melainkan untuk segelintir korporasi.

 

Sejalan dengan Pria, Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana mengatakan, subsidi ini pun berujung pada kepentingan ketersediaan listrik dalam jangka panjang untuk rakyat. Apalagi, ke depan ketersediaan energi primer akan semakin mahal dan langka untuk menghidupi pembangkit ke depan.

 

“Misalnya ketersediaan batubara dalam negeri tidak bisa lagi jadi andalan ke depan di proyek 35ribu Megawatt (MW) ke depan. Sebab, menurut penelitian, komoditas ini akan habis pada tahun 2035, sedangkan energi terbarukan akan terbangkitkan sampai seterusnya,” ujar Rizka.

 

Dalam RAPBN 2017, pemerintah mematok pagu senilai Rp 1,3 triliun untuk EBT dari total pagu subsidi energi senilai Rp 92,2 triliun. Sementara, untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tabung 3 kg dalam RAPBN 2017 direncanakan senilai Rp 42.3 triliun atau turun sekitar Rp 1,4 triliun bila dibandingkan pagu APBNP 2016 senilai Rp 43,7 triliun. Pagu subsidi pos ini terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (JBT) senilai Rp 10,3 triliun dan subsidi elpiji tabung 3 kg senilai Rp 32 triliun.


Reporter : Hidayat Adhiningrat P

Editor: Dani Hamdani  

Hidayat Adhiningrat P.
15-09-2016 11:20