Main Menu

SKK Migas : Jangan Repot Ubah Organisasi

Cavin Rubenstein M.
01-11-2016 15:04

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (Gatra/Eva Agriana Ali/AK9)

Jakarta, GATRAnews -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan mengesahkan Revisi UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Salah satu poin penting yang diusulkan dalam revisi tersebut adalah pelembagaan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas yang sebenarnya dibentuk lantaran Badan Pelaksana (BP) kegiatan hulu Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 lalu.

 

Akan tetapi, menurut SKK Migas, Amien Sunaryadi, peningkatan cadangan minyak dan gas jauh lebih mendesak ketimbang memikirkan soal bentuk lembaga. "Karena tren ke depannya, produksi migas makin turun," kata Amien.

 

"Tidak usah repot-repot ubah organisasi," kata Amien dalam acara Rapat Kerja Nasional Bidang Energi dan Migas Kadin Indonesia yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (1/11) siang.

 

Untuk menggenjot cadangan dan produksi Migas, Amien menyarankan agar pemerintah lebih fokus menangani disinsentif dan hambatan-hambatan dalam berbisnis Migas. Contoh yang ia sebutkan adalah pembebasan lahan atau birokrasi perijinan yang berbelit. "Itu yang bikin investor takut," kata Amien.


Lebih lanjut, Amien mengatakan agar Pemerintah tidak takut memberi berbagai insentif kepada pelaku industri hulu migas.

 

"Mungkin PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) akan turun atau hilang. Tapi PPh (Pajak Penghasilan) dari pelaku industri Migas dan industri pendukungnya akan naik," pungkas Amien.


 

Editor  : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
01-11-2016 15:04