Main Menu

Susi Cium Asing Terlibat Manipulasi Ukuran Kapal

Hendry Roris P. Sianturi
02-03-2017 22:48

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Antara/Wahyu Putro A/yus4)Jakarta, GATRAnews – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berhasil menjaring kapal-kapal yang ukurannya tidak sesuai dengan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (2/3) pagi. Susi mengendus keterlibatan jaringan asing dalam praktik manipulasi ukuran kapal (mark down) tersebut.

 

Berdasarkan informasi dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, pihak asing berperan melalui permodalan. Modusnya, kapal dibuat dan dibeli oleh masyarakat lokal, tetapi kemudian sahamnya dijual kepada asing. Tujuannya, supaya asing tetap bisa mengambil hasil laut Indonesia. ”Pemerintah telah mengantongi beberapa informasi mengenai negara asing yang mungkin terlibat,” kata Susi.

 

Susi juga mencurigai, praktik culas tersebut banyak terjadi di Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru. KKP memperkirakan ada lebih dari 100 kapal, telah melakukan manipulasi ukuran kapal. “Kita akan segera melakukan investigasi untuk mengungkap siapa aktor yang bermain di belakang kecurangan ini. Kecurangan ini telah merugikan negara dengan mengurangi pemasukan pajak,” ujarnya.

 

Dalam sidak tersebut, Susi didampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Sjarief Widjaja, Ketua Tim Satgas 115 Mas Achmad Santosa, dan Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta Pung Nugroho Saksono (Ipunk).

 

Mengenakan kacamata hitam, Susi menemukan beberapa kapal yang tidak sesuai dengan SIKPI, seperti Kapal KM Sido Tambah Santoso 01.  Susi menemukan bahwa KM Sido Tambah Santoso 01 yang menangkap cakalang dan baby tuna, telah memanipulasi ukuran gross tonnage kapal untuk menghindari pajak.

 

Pada badan kapal tertulis 97 GT, namun setelah dilakukan pengukuran ulang, ternyata kapal tersebut berukuran 195 GT. “"Masa kapal sebesar ini ukurannya 97 GT. Ini pasti lebih besar lagi ini. 200 GT ada ini," kata Susi.

 

Susi juga menindak Kapal KM Sido Tambah Santoso 03. Kapal milik PT Mina Lana Santosa, perusahaan yang berpusat di Juwana, Pati tersebut terbukti melakukan mark down ukuran kapal. "Mungkin dia (PT Mina Lana Santosa) punya 30 kapal. Nanti dicek semua izinnya. Ini juga harus dibuka penghasilannya mereka, katanya 70 ton per 3 bulan, masa cuma segitu," ujar Susi.

 

Para awak kapal terancam Pasal 100 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pada pasal tersebut tertulis bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluhj uta rupiah).

 

Saat ini, pihak KKP tengah melakukan penyidikan dan membuat Berita Acara Perkara (BAP) dengan memeriksa saksi-saksi dan nahkoda. Di samping itu, Susi juga akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri keterlibatan asing dalam praktik culas mark down ukuran kapal.


Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Dani Hamdani 

Hendry Roris P. Sianturi
02-03-2017 22:48