Main Menu

Luhut: ''Dwelling Time'' dan ''Cost Delivery'' itu Fokus Utama

Andhika Dinata
11-05-2017 06:25

Menko Kemaritiman Luhun Binsar Pandjaitan membuka Konferensi Pelabuhan Dunia di Nusadua Bali, 10 Mei 2017 (GATRAnews/Andhika Dinata)

Bali, GATRAnews - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan inefisiensi pelabuhan menjadi tantangan tersendiri dalam sektor pelabuhan. Persoalan dwelling time dan tingginya biaya operasi menjadi masalah klasik yang memerlukan “sentuhan” dan penanganan. Hal itu disampaikan Luhut saat membuka “The 30th IAPH World Ports Conference 2017”, di Nusa Bali Bali, Rabu lalu (10/5).

 

Menurut Luhut, pemerintah berkeinginan untuk meminimumkan waktu tunggu barang di pelabuhan (dwelling time). Seperti yang diketahui masalah ini  sempat memantik perhatian Presiden Jokowi. Bahkan Presiden menginginkan agar dwelling time pelabuhan di Indonesia yang saat ini sudah mencapai rata-rata tiga hari, dapat diminimumkan menjadi dua (2) hari guna memenuhi rantai pasok dan meningkatkan daya kompetifif Indonesia di kancah global.

 

Konsep efisiensi pelabuhan, kata Luhut, tepat dibahas dan dibincangkan dalam pertemuan internasional IAPH tersebut. “Jadi kita ajak mereka (peserta) masuk di sini dan meng-establish kerja sama dan juga pembangunan. Jadi jangan hanya bersaing. Saya senang tadi Pak Dirut Pelindo II punya ide untuk membuat pelabuhan lebih efisien,” katanya.

 

Pemerintah saat ini, lanjut Luhut, tidak hanya menargetkan minimasi dwelling time saja, tapi juga fokus pada delivery cost pelabuhan yang masih tinggi. Pemerintah, menurutnya, sedang mengatur langkah-langkah kebijakan agar ongkos pelabuhan menjadi lebih murah, sehingga bisa bersaing dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Kita tidak ingin hanya dwelling time saja yang turun, sementara cost-nya masih tinggi. Tapi harus dua-duanya turun,” ujarnya. Ia menuturkan saat ini terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah bagian barat dan timur Indonesia. Bagian Barat Indonesia bisa tumbuh sebesar 5,25%, sedangkan di bagian Timur pertumbuhannya hanya mencapai 4,75%.

 

Kendala disparitas itu, terang Luhut, harus segera diatasi dengan membangun infrastruktur pelabuhan di bagian timur Indonesia, yang mencakupi wilayah-wilayah terpencil. Upaya mewujudkan Poros Maritim Dunia di Indonesia menjadi “pekerjaan rumah” pemerintah dengan terus menyiapkan dan menggenjot pertumbuhan pelabuhan dan sektor maritim.

 

Untuk itu, pemerintah terus mendorong para investor untuk menanamkan investasi di sektor maritim Indonesia. Dengan target yang begitu besar, Indonesia masih memerlukan stimulus kerjasama dari pihak investor, lantaran APBN hanya mampu membiayai 20% dari seluruh target pembangunan infrastruktur. Mendorong pembangunan pelabuhan yang “world class” serta memperbaiki sistem manajemen operasi pelabuhan menjadi kunci utama.

 

“Untuk memberikan manfaat dari kondisi ini, kita tentunya harus membangun pelabuhan-pelabuhan yang baik dengan manajemen yang efisien. Kita telah memiliki rencana untuk membangun 5 pelabuhan laut dalam (deep sea), dan lebih dari 100 pelabuhan feeder di seluruh Indonesia,” jelasnya di hadapan ratusan peserta delegasi.

 

Pembangunan Indonesia di daerah pinggir juga akan dimulai dengan membangun tol logistik di 30 titik yang tersebar di Indonesia Timur dan Barat dan daerah terpencil. Sehingga dengan adanya kesediaan infrastruktur dan standar operasi pelabuhan yang sama, masalah inefisiensi dapat diatasi, dan disparitas cost dapat dihindari.

 

"Pembangunan tol sudah mulai kelihatan hasilnya. Yang tadinya orang kritik-kritik, sekarang bisa kita lihat harga-harga bisa turun rata-rata antara 15 - 25% karena pelindo I, II, III, dan IV sesuai daerahnya masing-masing sudah bekerja,” pungkasnya.


Reporter : Andhika Dinata

Editor: Dani Hamdani

Andhika Dinata
11-05-2017 06:25