Main Menu

Kadin Dukung Langkah Pemerintah Ubah Sampah Jadi Aspal

Flora Librayanti BR K
08-04-2018 13:34

Ujicoba penggunaan aspal campuran limbah plastik atau aspal plastik di Jalan Dakota akses Bandara Lama Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (Dok. Kemenpupr/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sukses mengolah sampah plastik menjadi bahan campuran aspal, yang dapat membuat aspal jadi lebih awet.

Penelitian tersebut mendapat dukungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sebagai solusi yang lebih tepat ketimbang mengenakan cukai. Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaja, pemanfaatan plastik sebagai bahan campuran aspal ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah sampah plastik yang ada di Indonesia.

‎"Plastik bekas pakai bisa menjadi bahan campuran berbagai produk lainnya, mulai dari bahan campuran aspal, material konstruksi, seperti paving, bata untuk dinding, atap, dan lain sebagainya," jelas dia dalam keterangan resmi yang diterima Gatra.com, Minggu (8/4).

Seperti diketahui, rencana pemerintah memberlakukan cukai plastik dalam waktu dekat dinilai sejumlah kalangan tidak akan menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Alih-alih bisa mengurangi sampah plastik, cukai dinilai dapat meningkatkan biaya yang ditanggung pelaku usaha setelah sebelumnya pemerintah menaikkan tarif listrik dan gas untuk industri. Hal itu tentunya akan memperlemah daya saing produk nasional ditengah perlambatan ekonomi dan perang dagang global.

Menurut Achmad, dari pada menerapkan kebijakan cukai untuk membatasi konsumsi plastik, lebih baik ‎pemerintah mencari cara untuk mengubah persepsi plastik sebagai sampah, menjadi komoditas yang menguntungkan dan bisa bermanfaat langsung ke masyarakat. Salah satunya seperti menjadi bahan campuran aspal.

Apalagi, saat ini sudah ada sejumlah pelaku usaha daur ulang plastik, yang dapat mengolah sampah plastik menjadi berbagai produk yang bernilai jual tinggi. Tentunya hal itu membutuhkan campur tangan pemerintah, agar masyarakat dapat memilah sampah plastik, serta mengenakan sanksi berat kepada pelaku yang membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya pemerintah edukasi ke masyarakat, kenapa tidak disuruh daur ulang. Itu akan menjadi industri. Kalau dengan cara mengenakan tarif cukai ke plastik, itu hambatan bagi banyak industri. Kami tidak menginginkan itu,” jelas Achmad.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor : Flora L.Y. Barus

 

Flora Librayanti BR K
08-04-2018 13:34