Main Menu

Industri Green Economy di Bantul Sulit Dapat Izin

Mukhlison Sri Widodo
12-04-2018 10:31

BUMDes Pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Usaha lini pelestarian lingkungan di Kabupaten Bantul kesulitan mengurus legalitas usahanya. 

 

Padahal bukan hanya menjaga lingkungan, usaha di sektor "green economy" ini juga penting dalam mengangkat ekonomi lokal.

Pemerintah daerah berjanji berkoordinasi untuk mempermudah prosesnya.

Sulitnya proses pengurusan legalitas ini disampaikan Kepala Desa Panggungharjo, Sewon, Wahyudi Anggoro Hadi, yang memiliki unit badan usaha milik desa (BUMDes) pengolahan minyak goreng bekas atau jelantah menjadi biodiesel.

“Meski sudah berjalan satu tahun ini, proses legalitas berupa izin usaha yang kami ajukan ke Pemkab Bantul lewat Dinas Lingkungan Hidup belum turun,” kata dia saat dihubungi, Kamis (12/4).

Usaha ini sudah memiliki pasar  dan pembeli dengan kebutuhan pasokan jelantah 9.000 liter per minggu. 

Namun pengakuan dari pemerintah bagi BUMDes Panggungharjo ini belum ada. Padahal legalitas  itu penting untuk pengembangan usaha.

Menurut Yudi, legalitas dari pemerintah jadi pintu masuk meyakinkan masyarakat dalam mendapat pasokan bahan baku jelantah. 

Sebab saat ini proses pencarian bahan baku harus bersaing dengan usaha lain yang mengolah jelantah menjadi minyak goreng curah.

“Legalitas juga sebagai  pengembangan pasar yang lebih luas. Sebab kami sudah resmi  diakui negara. Jadi, karena belum ada izin, saat ini kerjasama yang dilakukan masih bersifat informal,” lanjutnya.

Jika melihat program pemda "Bantul Bebas Sampah" tahun depan, Yudi menganggap kehadiran usaha daur ulang di desanya ini justru mendukung.

Pernyataan senada diungkapkan pelaku daur ulang sampah Agustina Peni yang mengelola usaha "Sumber Rejeki" di Desa Sumber Agung, Jetis, Bantul.

“Sejak memulai usaha 2009 lalu sampai sekarang kami belum memiliki izin resmi. Produk kerajinan sampah plastik dan pupuk kompos kami jual secara terbatas,” kata dia saat ditemui dalam sosialisasi program kampung hijau dan dusun iklim di Jodhog, Wijirejo, Pandak, Bantul, Rabu (11/4).

Peni berkata, proses pengurusan izin sulit, memakan waktu lama, dan berbelit. Selain itu, usahanya masih kecil dengan jumlah pekerja kurang dari sepuluh orang.

Peni menambahkan, saat ini sistem penjualan masih bersifat pribadi dan kapasitas pemesanan kecil.

Menurut Peni, legalitas usaha akan membuka peluang untuk masuk ke bisnis yang lebih besar.

Secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Masharun Ghozalie mengakui legalitas bagi usaha daur ulang sampah sulit keluar. Ia beralasan, koordinasi terpisah antardinas.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian memiliki peran dalam pengurusan izin ini. 

“Kami sepenuhnya mendukung keberadaan usaha daur ulang ini, namun ada beberapa syarat dari kedua dinas ini yang tidak bisa dipenuhi pengusaha,” ujarnya.

Masharun sepakat usaha daur ulang ini sebenarnya sesuai dengan program "Bantul Bersih Sampah" yang dicanangkan Bupati. 

Sebab selain menyediakan lapangan kerja, mereka juga semangat mengurangi sampah, memakai ulang sampah, dan mendaur ulangnya.

Masharun berjanji membawa masalah ini ke rapat koordinasi Bupati agar dipemudah izinnya lewat satu pintu.

Menanggapi kondisi ini, anggota Komisi C DPRD Bantul Eko Sutrisno Aji menyatakan prihatin. Menurut dia, usaha daur ulang bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

“Saya rasa kehadiran usaha sejenis ke depan haruslah diperbanyak. Namun legalitas ini penting agar mereka dapat memperluas pasar ke luar daerah maupun internasional. Kami akan mengawal sampai mana proses legalitas ini,” jelasnya.

Eksistensi usaha daur ulang sampah ini sesungguhnya sesuai dengan program Dinas Lingkungan Hidup Bantul yang tahun ini meluncurkan program kampung hijau dan dusun iklim. 

Program ini menunjang target Bantul Bebas Sampah 2019. 

Sekitar 13 dusun mendapat bantuan berupa satu tempat pembuangan sampah sementara, satu set mesin pencacah sampah, 25 tong sampah, 20 set komposer, dan satu kendaraan angkut sampah. 


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
12-04-2018 10:31