Main Menu

BFI Finance: Klaim APT Soal Dividen dan Dwangson Tak Berdasar

Iwan Sutiawan
09-06-2018 01:49

Konferensi pers kuasa hukum BFI Finance. (Dok.Istimewa/RT)

Jakarta, Gatra.com - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) menolak permintaan pembayaran dividen dan dwangson (uang paksa) yang diajukan PT Aryaputra Teguharta (APT). PT APT meminta agar PT BFI membayar sebagaimana surat yang diajukan kuasa hukumnya pada Juni 2018.

Kuasa hukum PT BFI (Finance), Anthony LP Hutapea, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/6), mengatakan, pihaknya tidak akan permintaan seperti yang disampaikan PT APT melalui kuasa hukumnya dari Halim& Rekan (HHR) tanggal 4 Juni 2018.

Anthony menyampaikan, permintaan tersebut tidak berdasar karena APT sudah tidak lagi menjadi pemilik saham BFI Finance. Saham milik PT APT telah dialihkan kepada pihak ketiga melalui The Law Debenture Trust Corporation.p.I.c. sesuai Perjanjian Perdamaian tertanggal 7 Desember 2000 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2000.

"Pengalihan saham tersebut juga sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham [Share Sale and Purchase Agreement] pada tanggal 9 Februari 2001. Dan pengalihan tersebut dinyatakan sah oleh Mahkamah Agung [MA] berdasarkan Putusan Nomor 240 PK/PDT/2006 tertanggal 20 Februari 2007," ujar Anthony.

Atas dasar itu, PT APT tidak berhak atas dividen karena selama ini, BFI telah melakukan pembagian dividen kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh otoritas yang berlaku (KSEI).

Anthony juga prihatin dan menyayangkan langkah APT yang meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan penghentian perdagangan saham (suspend) BFIN.

Menurut Anthony, cara-cara yang dilakukan APT dapat mengganggu perdagangan saham di bursa efek dan merugikan investor pasar modal. Apalagi tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan untuk melakukan suspend.

Langkah APT meminta otoritas bursa untuk melakukan suspend terhadap BFIN bukan pertama kali dilakukan APT. Pada tahun 2010 lalu, APT juga pernah meminta Bapepam-LK (otoritas bursa pada saat itu) menghentikan perdagangan saham BFIN, namun ditolak.

Menurut Anthony, sudah enam orang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang berbeda menolak permohonan APT untuk mengeksekusi saham BFI, dengan keputusan terakhir berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 79/2007 Eks tertanggal 26 Januari 2018 yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 240 dinyatakan Tidak Bisa Dilaksanakan atau Non- Executable.

"Jadi sekali lagi, kami tegaskan bahwa tidak ada lagi saham APT di BFI Finance. Hal itu juga sudah disampaikan KSEI kepada pengadilan bahwa tidak ada catatan kepemilikan saham BFIN oleh APT," ujar Anthony.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
09-06-2018 01:49