Main Menu

Kementerian BUMN Usulkan PMN Rp 12,5 Trilyun untuk HK

didi
11-07-2018 15:40

Ilustrasi BUMN Konstruksi. (Dok. Humas BUMN/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 12,5 trilyun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

 

Sebelumnya di tahun 2015 dan 2016, pemerintah telah menggelontorkan PMN sebesar Rp 5,6 trilyun untuk Hutama Karya.

Adapun PMN yang diberikan secara berkala tersebut digunakan untuk pembangunan Tol Trans Sumatera.

“PMN yang diberikan ke Hutama Karya itu untuk penyelesaian ruas-ruas tol di Trans Sumatera,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna di Rumah Makan Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Rabu (11/7).

Dia mengatakan, Hutama Karya perlu disuntik PMN dalam jumlah besar dikarenakan Internal Rate of Return (IRR) atau pengembalian investasi Trans Sumatera yang rendah, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan pendanaan lain.

“Selama ini swasta juga tidak melirik karena IRR yang rendah, volume lalu lintas di awal pengoperasian nanti dianggap kecil,” ujar dia.

Selain memberikan PMN, pemerintah juga memberikan kontrak pengelolaan beberapa ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) kepada Hutama Karya sebagai underlying asset untuk penerbitan obligasi atau pinjaman untuk Trans Sumatera.

“Bagaimana inovasi di sini bisa dilakukan, ada cross subsidy dari tol JORR untuk mendapatkan pendanaan. Di sini jadi laboratorium financing juga,” papar Herry.

Tak hanya itu, sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan surat jaminan atas pinjaman untuk Tol Medan-Binjai sebesar Rp 481 milyar, Tol Palembang-Indralaya sebesar Rp 1,2 trilyun, dan surat jaminan atas obligasi untuk Tol Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp 6,5 trilyun.

“Saat ini pemerintah dan Hutama Karya sedang melakukan proses konsultasi untuk penerbitan surat jaminan atas ruas Pekanbaru-Dumai,” ujarnya.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor : Mukhlison

didi
11-07-2018 15:40