Main Menu

Demi Investor, BKPM Kembali Terbitkan Dua Aturan Baru

Januar
11-09-2015 17:27

Kepala BKPM Franky Sibarani (GATRA/Eva Agriana)

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saat ini sedang menyusun dua aturan tentang tata cara pelayanan perizinan dan tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal. Aturan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi investor sehingga dapat menarik investasi ke Indonesia.

 

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan dua aturan tersebut juga memberikan kemudahan kepada investor. Menurutnya, kedua aturan ini merupakan bagian dari paket deregulasi kebijakan pemerintah untuk mendorong ekonomi melalui investasi.

 

“Dalam aturan terkait tata cara pelayanan perizinan, pengajuan perizinan selain Izin Prinsip, akan disesuaikan dengan mekanisme serta SOP yang ada di PTSP Pusat. Termasuk akan diatur untuk perizinan yang belum didelegasikan ke BKPM, di mana prosesnya melalui Liason Officer (LO) Kementerian/Lembaga yang ada di PTSP Pusat BKPM,” kata Kepala BKPM Franky Sibarani, Jumat (11/9).

 

Selain itu, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, BKPM Farah Ratnadewi Indriani, menambahkan aturan tata cara pelayanan perizinan ini akan mengatur tentang Izin Usaha atas kegiatan usaha seluruh sektor yang telah dilimpahkan kepada PTSP Pusat di BKPM, serta penerbitan non perizinan yang dilakukan oleh petugas pada PTSP Pusat di BKPM.

 

Penerbitan non perizinan yang dimaksud antara lain, Angka Pengenal Impor (API), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan rekomendasi visa.

 

“Kedua aturan tersebut akan memberikan kepastian pelayanan dan kepastian berusaha sehingga dapat menjadi acuan pelayanan penanaman modal bagi investor. Pengaturan ini juga dapat menjadi SOP Perizinan pada PTSP Pusat di BKPM, PTSP Provinsi, dan PTSP kabupaten dan kota,” kata Farah.


Reporter: Januar Rizki

Januar
11-09-2015 17:27