Main Menu

Saatnya Pemerintah Maksimalkan Manfaat Subsidi

Iwan Sutiawan
10-10-2015 22:23

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Antara/Widodo S. Jususf)

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Tetap Universitas Indonesia (UI) Achmad Syakhroza mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian penuh terhadap maksimalisasi dana subsidi untuk menerapkan model subsidi rakyat modern. "Jangan lagi hanya sebatas memiliki kemauan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana subsidi, namun minim kemampuan untuk memaksimalisasinya. Itu akan memberi nilai tambah sosial dan politik," kata Achmad kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/10).

Terlebih, katanya, selama 10 tahun terakhir alokasi dana APBN untuk subsidi rakyat miskin belum mampu menciptakan lapangan kerja di desa-desa secara massal, sehingga belum signifikan mengurangi angka kemiskinan di desa.

Pemerintah Jokowi-JK menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam nafas Nawacita, yaitu pembangunan harus dimulai dari desa. Dengan demikian, pemerintah harus bisa memulai dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Langkah-langkah terobosan pemerintah, serta taktis panduan kerja di dalam paket ekonomi Presiden Jokowi untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, saya nilai sangat baik," kata Achmad Syakhroza.

Mantan Deputi Pengendali Keuangan SKK Migas ini  menambahkan, dengan kondisi ekonomi saat ini yang sedang melambat, maka idealnya pemerintah perlu melakukan konsolidasi alokasi dana subsidi menjadi dua kelompok, yakni yang langsung dinikmati masyarakat seperti beras miskin (raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), kesehatan, dan pendidikan.

Sementara yang tidak langsung, seperti bibit, pupuk, pakan, alat perikanan, modal usaha dan lainnya. Kelompok kedua ini harus dikonsolidasikan dalam tata kelola yang baik, dituangkan dalam wadah ekonomi yang bisa saja dinamai dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbentuk BUMN.

"Nantinya, BUMDes bisa menjadi perpanjangan tangan kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi, seperti Kementerian teknis lainnya yang memiliki nuasa BUMN. Itu nilai plus yang bisa diraih pemerintahan Presiden Jokowi-JK," tuturnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
10-10-2015 22:23