Main Menu

Komisi IV DPR: Bekukan Izin Usaha Perusahaan Pembakar Hutan!

Ervan
31-08-2016 07:46

Kebakaran hutan di Riau, Pekanbaru (ANTARA/Rony Muharrman/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk segera membekukan perusahaan-perusahaan pembakar hutan, baik pelaku tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya.

 

Bahkan, Akmal juga mendesak pemerintah mengumumkan kepada publik mengenai nama serta pimpinan perusahaan pelaku kejahatan lingkungan yang secara sengaja membakar hutan tersebut.

 

“Saya sejak awal tahun 2015 selalu mengingatkan kepada pemerintah di berbagai forum baik kenegaraan maupun non formal, agar masalah kebakaran ini menjadi sebuah program pengendalian utama kementerian kehutanan karena bila berhasil merupakan sebuah prestasi besar kinerja pemerintah”, ucap Akmal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

 

Akmal menambahkan kebakaran tahun 2015 adalah bencana paling buruk yang dialami dalam kurun waktu 15 (lima belas tahun) terakhir. Oleh karena itu, seharusnya hal tersebut menjadi bahan evaluasi ketat bagi pemerintah untuk mampu menekan angka kebakaran yang diakibatkan ulah manusia.

 

“Namun pada kenyataannya, selama buan Agustus 2016 saja, titik panas semakin banyak terpantau dari satelit Terra dan Aqua meskipun harus didalami titik panas itu belum tentu titik api,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara II ini.

 

Di sisi lain, Akmal juga mengapresiasi koordinasi antar lembaga negara, baik kementerian LHK, Polri, TNI, BNPB, pemda, dan semua pihak termasuk presiden untuk memberikan perhatian pada proses pengendalian kebakaran tahun 2016.

 

“Namun begitu, Komisi IV menginginkan agar anggaran pengendalian kebakaran ini tidak ada yang menguap sedikit pun di saat kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini,” jelas Akmal.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Ervan
31-08-2016 07:46