Main Menu

BSN dan KAN Luncurkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Arif Prasetyo
08-06-2017 21:16

Kepala BSN Bambang Prasetya (kanan) (GATRAnews/dok)

Jakarta, GATRAnews - Badan Standardisasi Nasional (BSN) me-launching Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan-Persyaratan dengan Panduan Penggunaan. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang salah satunya mencakup inisiasi Sertifikasi ISO 37001.


Kepala BSN Bambang Prasetya mengatakan, penerapan SNI ini sangat penting dan diharapkan akan menjadi bagian tanggung jawab dari sebuah organisasi untuk secara proaktif berkontribusi melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui komitmen menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan di dalam sebuah organisasi.


“Standar ini disusun sesuai dengan persyaratan standar sistem manajemen yang mencakup penggunaan teks inti, istilah umum dan definisi inti, serta dirancang untuk dapat diterapkan secara terintegrasi di dalam sebuah organisasi dengan standar internasional Sistem Manajemen lainnya yang telah popular,” ujar Bambang, di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (8/6).

 

Lanjut Bambang, diharapkan dengan menerapkan SNI ISO 37001: 2016 dapat memperbaiki secara signifikan posisi Corruption Perception Index Indonesia.

"Oleh karenanya, sistem penerapan ISO 37001: 2016 dikembangkan dari awal untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pengakuan internasional terhadap sertifikat sistem manajemen anti penyuapan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di Indonesia," jelas Bambang. Begitu juga dalam pemenuhan standar internasional sistem manajemen merupakan salah satu persyaratan utama dalam kegiatan perdagangan dan transaksi lintas negara.

 Maka diperlukan sistem saling pengakuan antar negara terhadap kesetaraan proses sertifikasi berbagai sistem manajemen yang dipersyaratkan di setiap negara yakni persyaratan ISO/IEC 17021-1: 2015. Nah, khusus untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan harus memenuhi perysaratan tambahan yang ditetapkan dalam ISO/IEC TS 17021-9: 2016.

“Sistem Saling Pengakuan terhadap sertifikat sistem manajemen di tingkat internasional, dilakukan melalui International Accreditation Forum (IAF), melalui proses peer-evaluation yang dikoordinasikan oleh organisasi regional, untuk Asia Pacific dikoordinasikan oleh Pacific Accreditation Cooperation (PAC) di mana Indonesia diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN),” jelas Bambang.


Lanjut Bambang, untuk pemenuhan persyaratan pengakuan internasional, KAN meluncurkan skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan.


Editor: Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
08-06-2017 21:16