Main Menu

Dianggap Sudah Tak Sesuai Jaman, DPR Dorong Pembahasan RUU Tata Cara perpajakan

Hendri Firzani
23-12-2017 15:16

Mukhamad Misbakhun (Dok Gatra/AK9)

 

Jakarta, Gatra.com -  Anggota DPR Mukhamad Misbakhun mendorong agar RUU KUP segera terealisir menggantikan UU KUP yang dianggap sudah ketinggalan jaman. Saat ini, Rancangan UU Ketentuan Umum dan dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sudah memasuki proses pembahasan di panitia kerja (Panja) DPR.  Misbakhun yang terlibat dalam panja mengatakan, pihak Panja telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan terkait RUU KUP.

 

Politisi Golkar ini mengatakan, Panja RUU KUP sudah bekerja dan melakukan rapat-rapat konsultasi maupun mediasi dengan berbagai stakeholder.
"Panja sudah melakukan rapat-rapat dengan asosiasi seperti KADIN, HIPMI, APINDO, para mantan Dirjen Pajak, dengan beberapa konsultan pajak terkemuka, dan asosiasi sesuai bidang usaha, " ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Gatra.com, Sabtu (23/12).


Menurutnya, Panja Komisi XI juga sudah melakukan studi banding ke beberapa negara untuk melihat perbandingan sistem perpajakan di negara-negara lainnya.  "Kami Sudah melakukan studi banding ke Australia dan Equador untuk melakukan upaya-upaya perbandingan penerapan sistem perpajakan di berbagai negara, " kata mantan pegawai pajak ini.


Ia berharap, RUU KUP segera bisa diwujudkan untuk mengganti UU KUP yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. "Dunia usaha dan sistem bisnis sudah banyak mengalami perubahan karena perkembangan jaman, Maka diperlukan UU KUP yang baru, " kata Misbakhun. 





Reporter :MEF

Editor: Hendri Firzani

Hendri Firzani
23-12-2017 15:16