Main Menu

Tutup Tahun, OJK Terbitkan 5 POJK Baru

Aulia Putri Pandamsari
29-12-2017 20:30

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kedua kanan), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen (kiri) dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syafrudin (kedua kiri) meluncurkan tiga peraturan OJK (POJK) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (29/12). (Antara/Puspa Perwitasari/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Jelang tutup tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaunching lima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan(POJK) baru. Sebagian besar, untuk stimulus obligasi daerah.

Tiga di antaranya aturan terkait Obligasi Daerah, yaitu POJK No.61/POJK.04/2017 mengenai Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran  Umum Obligasi Daerah, kedua POJK No.62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah, serta POJK No.63/POJK.04.2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan Atau Sukuk Daerah.

“POJK Obligasi Daerah merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, diharapkan terbitnya surat hutang ini bisa mendukung pembiayaan pendanaan infrastruktur di daerah supaya tidak hanya bersumber dari APBD saja.” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat(29/12).

Selain itu, OJK juga menerbitkan ketentuan mengenai keuangan berkelanjutan(Green Bonds) dan percepatan proses bisnis(E-Registration). POJK No.60/POJK.04/2017 mengenai Green Bonds sejalan dengan global standards yang diperlukan untuk menghubungkan potensi investor, baik domestic maupun internasional untuk berinvestasi pada environmental friendly projects di Indonesia.

“Green Bonds ini intinya supaya setiap aturan yang dikeluarkan mementingkan analisa terkait dampak terhadap lingkungan sementara mengenai E-Registration menyesuaikan dengan perubahan sekarang yang serba digital.” jelas Wimboh.

Menurut Wimboh, OJK ke depannya juga harus mengikuti perkembangan zaman dengan menjadi lembaga yang digital. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mencipatakan suatu layanan kepada stakeholder.

“Tapi ini baru appetizernya, ibarat makan malam ini baru pembukanya. Masih banyak yang harus OJK lakukan. Harus ada sosialisasi dengan seluruh Gubernur, Pemda, Masyarakat, Investor juga Kementerian terkait supaya main course yang akan keluar nanti terasa enak.”  tutup Wimboh dalam sambutannya.


Reporter: APP

Editor : Sandika Prihatnala

 

Aulia Putri Pandamsari
29-12-2017 20:30