Main Menu

OJK Inisiasi Kebijakan Terkait Pasar Modal

Aulia Putri Pandamsari
29-12-2017 20:37

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Antara/Hafidz Mubarak A/AK9)

Jakarta, Gatra.com. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) akan menginisiasi  beberapa kebijakan terkait pendalaman di Pasar Modal.

Pertama, OJK akan memiliki program percepatan penyelesaian Transaksi Bursa dari yang sebelumnya T+3 menjadi T+2. Program yang rencanana akan diluncurkan pada 2018 ini ini dapat dilakukan dengan  didukung penerapan infrastruktur pendukung seperti Straight Through Processing(STP), Single Investor Identification(SID), dan Rekening Dana Nasabah(RDN).

“Penerapan  T+2 akan memberikan manfaat  bagi industri  yakni meningkatkan harmonisasi antar Bursa Global dan memudahkan Transaksi Efek Lintas Bursa dan atau negara  serta meningkatkan likuiditas, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko sistemik yang dapat terjadi di Pasar Modal.” kata Wimboh Santoso di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat(29/12).

Untuk merealisasikannya, diperlukan sinergi dari OJK, Self Regulatory Organization, Anggota Bursa, Bank Kustodian, dan pelaku lainnya untuk menesuaikan pada aturan dan proses bisnis yang ada. Tak hanya itu, OJK juga akan mengakselerasi  jumlah investor ritel di daerah. Kebijakan ini akan dimuat dalam kajian Perusahaan Efek Daerah.

Ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan Efek Daerah antara lain jasa perdagangan efek dan agen penjual reksadana.

“Untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan Efek Daerah, OJK perlu bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pasar modal atau Self Regulatory Organization(SRO).” tambah Wimboh.

Kedua, kebijakan dalam rangka mengakselerasi jumlah investor ritel di daerah. OJK sedang menginisiasi penyusunan kajian perusahaan efek daerah. Kajian tersebut dilatarbelakangi adanya keterbatasan akses investor daerah untuk berinvestasi di pasar modal.

Pendirian perusahaan efek daerah diharapkan meningkatkan keterlibatan lembaga jasa keuangan dan profesional dalam upaya peningkatan basis investor, serta penciptaan lapangan pekerjaan.


Reporter: APP

Editor : Sandika Prihatnala

Aulia Putri Pandamsari
29-12-2017 20:37