Main Menu

Pencabutan Subsidi Benih Padi Dinilai Tak Berpihak pada Petani

Fahrio Rizaldi A.
03-01-2018 17:55

Benih padi. (GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah bakal mencabut subsidi untuk benih padi di tahun 2018 ini. Seperti yang diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) akan mencabut dana yang dialokasikan untuk subsidi benih padi sebesar Rp 1,3 trilyun.


Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, pencabutan subsidi itu menjadi kabar buruk bagi petani. "Kebijakan ini dipastikan menekan para petani, sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Dampaknya, benih padi yang selama ini hanya Rp 2.500 per kilogram, akan menjadi Rp 11.000 per kilogram," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1).

Harga itu, kata Bambang, kemungkinan akan mengalami kenaikan jika kebutuhan meningkat saat memasuki musim tanam. "Saat benih padi unggulan menjadi mahal, petani pun malas bertani. Kondisi ini bisa menyusutkan area sawah dan pasokan beras pun akan merosot tajam. Jika area tanam padinya berkurang tentu pupuk subsidi juga tidak terserap maksimal," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Menurut Bambang, saat benih padi unggulan bersertifikat menjadi mahal, kemungkinan petani akan memilih benih sendiri yang kualitasnya belum terjamin. Dikhawatirkan, benih yang beredar di kalangan petani berkualitas rendah dan memengaruhi produksi petani.

"Dicabutnya subsidi benih ini tak hanya menyurutkan semangat petani, PT Pertani sendiri mengaku kecewa, apalagi saat ini mereka sedang menyiapkan varietas baru," papar Bambang.

Varietas baru yang disiapkan PT Pertani adalah Impari 30, Impari 32, dan Impari 33. Varietas ini digadang-gadang mampu menggantikan varietas Ciherang yang selama ini menjadi andalan petani di Indonesia.

Varietas Impari dinilai mampu menghasilkan panen hingga 10 ton per hektare. Sementara Ciherang hanya mampu menghasilkan 8 ton per hektare. "Rasa dua varietas ini hampir sama. Hanya saja produktifitas Impari lebih unggul," katanya.

Bambang menilai kebijakan pemerintah ini tidak berpihak kepada petani. Jika dibiarkan, kata dia, akan menekan petani dan wacana swasembada pangan tidak lagi berlaku. "Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yang diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron. Keduanya, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani," katanya.

Bambang melanjutkan, "Pemerintah harusnya ada untuk petani. Mengapa kini malah menekan petani? Kalau begini terus bukan swasembada pangan, tapi Indonesia justru semakin terpuruk," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sempat menjelaskan alasan pemerintah mencabut subsidi benih padi. Pihaknya mengaku terpaksa melakukan kebijakan itu lantaran tidak menguntungkan petani.

Pada tahun 2015 silam, dilaporkan hanya 5% subsidi benih yang terserap petani. Jika dikalkulasikan, petani hanya menikmati hasil subsidi itu sekitar 2% saja. Atas dasar itu, Amran mengatakan, subsidi benih akan diganti dengan program pembagian benih unggul gratis.

"Kami cabut subsidi benih, diganti menjadi pembagian benih unggul gratis yang diberikan langsung. Benih itu antara lain benih padi, cabai, dan jagung yang akan diberikan kepada petani di seluruh Indonesia," ujar Amran beberapa waktu lalu.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
03-01-2018 17:55