Main Menu

Pemerintah Diminta Antisipasi Cuaca untuk Pengendalian Produksi Pangan

Fahrio Rizaldi A.
05-01-2018 16:54

Andi Akmal Pasluddin (Dok DPR RI/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah serius memerhatikan perubahan cuaca karena perubahan cuaca ini akan berdampak langsung pada produksi dan distribusi pangan.


"Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini, akan menimbulkan dampak serius pada bencana, sekaligus memengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi, maupun tata niaganya," kata Akmal dalam keterangan tertulis, Jumat (5/1).

Akmal menyampaikan pernyataan tersebut mengikat Januari ini intensitas curah hujan diperkirakan bakal meningkat yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada ketersediaan pangan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, terjadinya fenomena angin puting beliung di berbagai wilayah serta bencana alam, adalah indikator pergantian musim yang harus diantisipasi.

"Pada produksi pangan, terutama pangan pokok seperti beras sangat terpengaruh oleh kondisi musim hujan yang memberikan dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air yang tinggi, hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya," ujar dia.

Masalah ini, kata Akmal, juga akan berpengaruh pada pascapanen. Kandungan air pada gabah misalnya, harus di atasi menggunakan teknologi yang tepat. Namun, jika terjadi gagal panen, masalah yang dihadapi akan beruntun, mulai dari manajemen stok hingga tata niaga yang berdampak pada kesejahteraan petani.

"Kondisi mata rantai distribusi yang belum baik, ditambah kondisi musim hujan yang juga mengganggu produksi pangan sehingga tidak optimal, maka saat ini tantangan berat bangsa ini adalah masalah manajemen stok pangan," ujarnya. 

Akmal melanjutkan, gejolak masyarakat pada segmen petani saat ini adalah pada petani bawang. Beberapa kalangan membandingkan sikap pemerintah yang tidak konsisten pada respons pangan ini. Pada momen tertentu, ketika harga pangan mendapat harga yang baik, dan banyak konsumen tidak keberatan pada harga pangan tersebut dikarenakan produk pangan itu dalam kategori premium, pemerintah malah merespons dengan sangat agresif terhadap harga yang tinggi sehingga muncul harga eceran tertinggi (HET) pada beras premium.

Sebaliknya, ketika harga bawang jatuh, di daerah Jawa Tengah, pemerintah terlihat tak acuh sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi petani bawang tidak segera mendapat penyelesaian sesuai harapan.

"Permasalahan bawang pada awal tahun hampir selalu terjadi. Rutinitas ini seperti ritual buruk yang tidak dapat diatasi. Padahal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya potensi yang besar untuk mengatasai persoalan yang selalu berulang ini," tandasnya.

Untuk itu, kata Akmal, Bulog perlu diberikan insteumen lebih pada penanganan masalah bawang yang selalu berulang. Banyak rakyat miris dengan respons pemerintah ini dikarenakan kelambatannya pada pertolongan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat, namun sangat slow response.

Selain itu, kemampuan pemerintah daerah bila hanya menginstruksikan PNS di lingkungannya untuk menyerap 111,46 ribu ton bawang merah tidak akan sanggup meski harga yang diberlakukan hampir 3 kali lipat dari Rp 6 ribu ke Rp 15 ribu.

"Yang paling dibutuhkan adalah instrumen penyelamatan dengan serapan masif pada harga layak yang nantinya dapat dijual pada waktu yang tepat," kata Akmal.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
05-01-2018 16:54