Main Menu

Kejanggalan Dibalik Impor Beras

Sandika Prihatnala
18-01-2018 10:30

Ilustrasi - ekerja mengangkat karung berisi beras di Pasar Beras Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah. (Antara/Oky Lukmansyah/AK9)

Jakarta, Gatra.com – Rencana impor beras tidak disertai basis data yang jelas. Rantai distribusi yang panjang menjadi faktor penyebab kenaikan harga. Ada kejanggalan dalan proses penentuan izinnya? 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai setiap kementerian, lembaga dan badan memiliki data sendiri dan memiliki perbedaan yang sangat tajam. Itulah mengapa kebijakan beras selama ini dinilai tidak berbasis data valid.

Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengatakan kondisi tersebut rawan dieksploitasi oleh para pelaku pasar. KPPU mendesak segera dilakukan konsolidasi data perberasan nasional. 

"KPPU sangat konsen dengan konsolidasi data beras nasional ini. Karena bisa menjadi celah eksploitasi oleh pelaku pasar ketika salah mengambil kebijakan," kata Saidah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). 

Saidah mencontohkan keputusan impor 500.000 ton beras Vietnam atas izin dari Kementerian Perdagangan untuk mengatasi lonjakan harga beras. Di mana Kementerian Pertanian dan Bulog tidak satu soal stok beras yang ada. 

Akibat data yang tidak terkonsolidasi, sambung Saidah, petani dan masyarakat konsumen dirugikan. Konsolidasi data beras nasional juga untuk menjaga kesimbangan harga di tingkat konsumen. 

"Perbedaan data ini karena adanya perbedaan kepentingan antar kementerian dan lembaga. Dan ini sangat berbahaya," ungkapnya.

Ia menambahkan rantai distribusi yang panjang juga menjadi faktor penyebab naiknya harga beras. Seluruh beras dari daerah terlebih dahulu masuk ke Pasar Beras Induk Cipinang (PBIC) di Jakarta Timur.

Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengatakan 'tour beras' yang membuat harganya komoditas ini selalu bergejolak. Jika rantai distribusi bisa dipangkas akan sangat berpengaruh terhadap penurunan harga beras.

"Daerah tidak memiliki sentra beras, jadi  harus masuk dulu ke Cipinang. Kemudian disebar lagi ke seluruh daerah. Seperti tour beras," kata Saidah.

Beras nasional saat ini dipasok dari beberapa wilayah saja. Antara lain Sumatera Utara (5,4%), Sumatera Selatan (6,6%), Pulau Jawa (di atas 50%) dan Sulawesi Selatan.

Menurut dia, beras dari wilayah-wilayah tersebut harus terlebih dahulu masuk ke PBIC. Setelah itu baru didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia.

"64% beras untuk 33 provinsi di Indonesia dipasok dari Cipinang. Misalnya saja untuk dari Sulawesi Selatan ke Kalimantan Barat, itu harus masuk dulu ke Cipinang. Ini yang membuat harganya tinggi," pungkas dia.

Reaksi serupa juga muncul dari partai pemenang pemilu yang juga pendukung pemerintah PDI Perjuangan. Karena ketidakjelasan mekanisme impor PDIP menolak keras keputusan impor.

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan alasan impor 500.000 ton beras Vietnam yang dikemukan pemerintah sangat tidak jelas. PDIP meyakini ide impor tersebut bukan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"PDIP tolak impor beras di waktu yang lalu dan sekarang, apalagi dengan alasan yang cukup semewarut. Saya sangat yakin bukan kehendak dari Presiden Jokowi," kata Rieke.

Rieke mengatakan bulan November 2017, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman pasokan beras nasional aman sampai Mei 2018. Dan di Desember 2017, Perum Bulog mengatakan ada stok beras 1,1 juta ton dan aman hingga April 2018. 

Saat perayaan HUT PDIP belum lama ini, kata Rieke, Presiden Jokowi sama sekali tidak membicarakan impor beras. Dan pada 11 Januari 2018, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam.

Semakin banyak keanehan setelah keputusan impor beras diumumkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Antara lain izin impor diubah dengan sangat cepat dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menjadi Perum Bulog. 

"Jadi jangan diplintir ini seolah-olah impor PDIP yang dorong atau usulkan. Tidak sama sekali, kami menolak impor beras," tegas Rieke. 


Reporter : Abdul Rozak

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
18-01-2018 10:30