Main Menu

DPR Minta Kementan Jujur Soal Data Produksi Beras

Fahrio Rizaldi A.
19-01-2018 20:01

Pekerja beraktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang (Antara/Sigid Kurniawan/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi IV DR RI, Ichsan Firdaus meminta transparansi data dari Kementerian Pertanian (Kementan) soal stok pangan beras yang diketahui tidak sesuai fakta lapangan. Sebelumnya, Kementan mengaku stok beras surplus, sementara Perum Bulog mengatakan stok beras terbatas.


"Saran saya, jujurlah dengan data. Jangan ada akrobatik yang menciptakan 'hantu-hantu' yang tidak selesai," ungkap Ichsan saat menghadiri diskusi Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (Pataka) bertajuk "Mudah Mainkan Data Pangan" di Jakarta, Kamis (18/1).

Hantu yang dimaksud Ichsan adalah kebohongan data, spekulan, dan mafia beras. Politisi partai Golkar itu mengatakan masalah ini kerap muncul, namun belum ada upaya pemerintah mengatasinya.
Menurut Ichsan, anggaran yang digelontorkan untuk sektor pertanian cukup besar, namun kinerja produksi pertanian dari Kementan dinilai mengecewakan.

'Kalau bicara produksi, kami gunakan anggaran Rp 20 trilyun hingga Rp 30 trilyun untuk pertanian. Nilainya bahkan lebih besar dibanding periode 2009-2014. Tapi hasilnya seperti ini," ujarnya.

Berdasarkan pengamatannya, Ichsan mengkhawatirkan jika masalah beras ini dimainkan dalam skema politik, mengingat tahun ini adalah tahun politik. Faktanya, jika Kementan mengklaim produksi beras surplus, mengapa pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, pembenahan data pangan termasuk produksi beras yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPPT diperkirakan selesai Agustus mendatang.

Bustanul yang juga Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia itu mengatakan, tim bersama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) akan menggunakan satelit dan aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.

"Kami sedang mengamati metode penghitungan itu. Kami gunakan satelit dengan BPPT (untuk memantau lapangan). Paling cepat akan selesai Agustus," ujar Bustanul.

Sebelumnya, kata Bustanul, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginstruksikan data produksi harus berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghimpunan data dilakukan bersama BPPT menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA).

KSA memerlukan satelit milik Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) dalam pendataan produksi pangan. BPPT menggunakan peta rupa bumi baik dari LAPAN, Badan Informasi Geospasial dan peta administrasi BPS untuk mengambil contoh sample dari titik-titik koordinat yang ditentukan. 

"Nanti kami ambil 'grid sample' lahan 9 hektare. Itu nanti titik koordinatnya kami matikan, petugas datang kesana mengambil foto menggunakan handphone. Mereka hanya bisa bergerak dalam diameter 10 m persegi," kata Kepala BPS, Suhariyanto.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
19-01-2018 20:01