Main Menu

Komisi XI: Holding BUMN Harus Lewat Persetujuan DPR

Ervan
23-01-2018 10:32

Achmad Hafisz Tohir. (Dok Fraksi PAN/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Gelombang penolakan terhadap rencana pembentukan holding BUMN tanpa melalui persetujuan DPR kembali disuarakan kalangan parlemen.  Kali ini Wakil Ketua Komisi XI DPR dari dari Fraksi PAN, Achmad Hafisz Thohir menegaskan bahwa proses pembentukan holding BUMN tanpa melalui persetujuan DPR melanggar UU.

 

Menurut Achmad, pembentukan holding BUMN yang mengharuskan terjadinya perubahan kepemilikan saham pemerintah, harus melalui persetujuan DPR, sebagaimana diatur pada Undang-Undang (UU) Tentang Kekayaan Negara, UU BUMN dan UU Perseroan.  Dia menjelaskan, kebijakan holding yang dibentuk Menteri BUMN, Rini Soemarno, pada prosesnya terjadi perpindahan kepemilikan saham pada suatu perusahaan. 

"Memang saham negara itu tidak hilang karena dia disertakan dalam bentuk modal pada perusahaan tertentu, tapi di sana ada pergeseran kepemilikan dan komposisi, sehingga harus melalui persetujuan DPR," kata dia kepada Wartawan Selasa (23/1). 

Oleh karena itu, lanjut Achmad Thohir,  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembentukan holding tidak memerlukan proses pada APBN atau tidak membutuhkan persetujuan DPR, maka PP tersebut berlawanan dengan aturan yang lebih tinggi.  "Nggak boleh pemerintah melanggar Undang-Undang, jelas ini berefek buruk pada citra dan kepercayaan publik pada hukum," lanjutnya.

 

Meskipun, diakuinya bahwa niat  untuk membentuk holding BUMN itu sudah baik, namun  bukan berarti pembenaran untuk melanggar perundang-undangan yang ada.  "Jangan sekonyong- konyong melanggar Undang-Undang dengan alasan untuk mengefektifkan kegiatan," tegas Achmad Thohir.


 

Reporter: Ervan Bayu

Editor: Hendri Firzani

 

 

Ervan
23-01-2018 10:32