Main Menu

Kemenkop Berharap RUU Kewirausahaan Rampung Tepat Waktu

Iwan Sutiawan
30-01-2018 15:45

Ilustrasi. (Dok. Kementerian Koperasi dan UKM/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan UKM berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan bisa disahkan atau rampung tepat waktu. Sesuai jadwal, RUU ini akan diketok atau disahkan pada 27 April 2018. Saat ini, RUU sudah bergulir di panitia kerja (Panja).


"Direncanakan ketok palu pada tanggal 27 April. Kalau menurut jadwal, tanggal itu sudah dikatok palu UU Kewirausahaan," kata Prakoso Budi Susetyo, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurutnya, untuk merampungkan RUU ini, Kemenkop dan UKM serta DPR terus melakukan pembahasan termasuk meminta berbagai masukan dari pihak-pihak atau stake holder terkait di antaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada hari Rabu dan Kamis.

"Kemarin dari BI [Bank Indonesia] yang datang Pak Agus [Martowardojo], sama OJK juga. Besok sama APINDO dan HIMPI. Lalu hari Kamis kami dengan KADIN, setelah itu kami ke daerah, ke Yogyakarta, Surabaya, dan Sulawesi Selatan," katanya.

Dari hasil tersebut, kemudian Kemenkop dan DPR akan membahasnya mulai tanggal 27 Februari mendatang selama dua pekan. Selanjutnya, akan dilakukan studi banding ke Jerman dan Swedia. Baru pada 27 April RUU ini akan disahkan.

"Yang menarik dari pertemuan pertama tanggal 24, sudah disetujui 58 DIM [daftar inventarisasi masalah] dari 358. Satu hari sudah 58. Cukup menggembirakan, mudah-mudahan ada kado terindah dalam hidup saya sebelum pensiun," katanya.

Selama pembahasan, lanjut Prakoro, banyak masukan menarik dan penting, di antaranya seperti yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Dia menyarankan agar dibentuk komite kewirausahaan yang langsung di bawah presiden.

"Beliau bilang, tidak bisa kalau hanya di bawah kementerian, karena itu akan menggalang seluruh dana yang ada di 17 kementerian, sekarang menurut menteri keuangan ada Rp 100 trilyun untuk UKM dan koperasi, itu terdiri dari subsidi bahan bakar, itu semua masuk di UKM," ujarnya.

"Oleh karena itu, kalau hanya lihat di 17 instansi sekitar Rp 25-30 trilyun, itu sebaiknya disatukan, sesuai dengan kajian akademis dari DPR. Tapi di kajian akademisnya, di kementerian yang salah satu tangani UKM dan Koperasi. Lalau di RUU-nya dimasukkan ke menko, tapi kalau menko ikut dengan UU kementerian, nanti kalau bubar atau apa, kan tidak ketahuan, sehingga diusulkan di bawah komite yang paling enak, di bawah langsung presiden," kata Prakoso.

Pembentukan komite itu mencontoh Malaysia. "Itu di sana langsung di bawah perdana menteri, sehingga kemajuan kewirausahaan bukan main, kalau di komite stake holder lainnya dari perbankan dan perusahaan-perusahaan lain bisa bergabung untuk kemajuan wirausaha," katanya.

Pemerintah atas nama presiden mengajukan RUU Kewirausahaan kepada DPR pada Mei 2017 kemarin dan baru dibahas pada tahun ini. Adanya rentang waktu tersebut membuat banyak perkembangan yang belum terakomodir dalam RUU Kewirausahaan.

"Begitu baca DIM, kayanya sudah ketinggalan zaman lagi, seperti definisi-definisinya, seperti soal perdagangan dengan online, kalau dia masuk itu, maka tidak bs disebut wirausaha, itu disebut dagang," katanya.

Sementara wirausaha, lanjut Prakoso, adalah yang bisa menghidupi dirinya sendiri dan bisa menciptakan peluang. "Nanti kami akan bahas lagi. Sayang sekali kalau tidak bisa akomodir generasi millennial. Jadi ke depan, kalau enggak ke depan percuma itu undang-undang. Kalau ada masukan silakan, nanti kita bahas lagi," katanya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
30-01-2018 15:45