Main Menu

Wapres JK: Pemerintah Perlu Mengatur Taksi Online

Anthony Djafar
31-01-2018 05:51

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Dok. Setwapres/FT02)

Jakarta, Gatra.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan di era keterbukaan saat ini, teknologi tidak bisa dibendung karena dibutuhkan seluruh masyarakat. Salah satunya yakni keberadaan taksi online yang menggunakan aplikasi modern. Namun pemerintah perlu mengaturnya.

 

“Pertama, teknologi tak bisa dibendung karena itu dibutuhkan semua pihak. Kedua, taksi online itu semacam koperasi jadi sistemnya sebenarnya sesuai dengan UUD. Cuma butuh aturan teknis. Bahwa kebutuhan orang akan taksi online itu suatu kebutuhan yang tidak bisa dibendung,” kata  Wapres JK menjawab pertanyaan awak media di kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1).

Wapres kemudian mengingatkan bahwa ketika dulu keberadaan taksi argo meter yang ditolak oleh taksi sewaan perjam. Semua itu menyangkut rebutan pasar.  

“Sama seperti dahulu taksi yang jam-an menjadi taksi argo. Itu juga dulu diprotes oleh taksi jam-an, kenapa ada taksi argo. Sekarang taksi argo memprotes taksi online. Itu  wajar saja, karena orang tidak mau kehilangan pasar,” katanya.

Menurut Wapres selain keberadaan taksi online, sistem perdagangan saat ini juga banyak berubah. Tidak lagi bertemu langsung antara pembeli dengan penjual di pasar atau mall, tetapi bisa melalui aplikasi e-commerce. 

“Kembali ke kebutuhan teknologi yang tidak bisa dibendung sama dengan e-commerce. Tidak bisa mal-mal protes. Tidak bisa. Ini kebutuhan masyarakat yang lebih efisien. Tapi teknisnya harus diatur. Yang mengatur itu kementerian teknisnya, bukan persoalan boleh atau tidak,” katanya.

Meski begitu kata Wapres pemerintah perlu mengaturnya secara teknis pengguna aplikasi tersebut, selain menjaga keselamatan penumpang, menghindari terjadi kejahatan, salah pengertian kedua pihak juga pemerintah ingin menerapkan asas keadilan kepada pengguna yang non aplikasi. 

“Demi keamanan dari masyarakat sendiri kenapa mesti di uji kir, macam-macam. Nanti remnya blong bagaimana. Dan ada unsur keadilan (pengguna non online). Juga supaya jangan terjadi kejahatan, miskomunikasi, jangan terjadi penggunaan yang tidak benar dan juga kerahasiaan masyarakat harus dijaga. Tentu ada aturan-aturan seperti itu,” katanya.


Editor: Anthony Djafar

 

Anthony Djafar
31-01-2018 05:51