Main Menu

Program Cetak Sawah Kementan Dipertanyakan Keberhasilannya

Fahrio Rizaldi A.
31-01-2018 17:18

Ilustrasi. (Antara/Aditya Pradana Putra/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertanian (Kementan) berencena menggelar program pencetakan sawah baru. Program ini mentargetkan 200 ribu hektare lahan menjadi sawah yang tujuan akhirnya meniadakan impor. Program ini dipertanyakan oleh Komisi IV DPR RI, Nasyid Umar.

Dalam laporan yang diterima Umar, Kementan telah mencetak sawah sebanyak 20 ribu hektare di tahun 2015. Lahan itu meningkat menjadi 120 hektare di tahun 2016. Di tahun 2017 lalu, Kementan berhasil mencetak 60 ribu hektare sawah. Total sawah yang sudah dicetak hingga saat ini mencapai 200 hektare, dengan biaya yang menghabiskan Rp. 3,8 trilyun.

"Kalau saja 1 hektare sawah menghasilkan 3 ton beras, maka total beras yang dihasilkan sekitar 600 ribu ton beras yang merupakan hasil dari cetak sawah. Kalau demikian, kenapa harus impor?" kata Nasyid Umar dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, belum lama ini.

Namun, jika program itu gagal, pihak DPR belum pernah menerima laporan lengkapnya. DPR harus mengetahui berapa areal yang berhasil, berapa yang gagal, dan berapa yang belum berjalan. "Adanya laporan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan," uarnya.

Telebih, lanjut Umar, pada tahun ini Kementan telah mengusulkan mencetak sawah baru seluas 12 ribu hektare. Tentunya DPR harus terlibat dalam evaluasi demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI lainnya. Asep Maosul dari Fraksi PPP mempertanyakan program cetak sawah yang dilakukan oleh Kementan. Pasalnya, selama ini tidak terdengar keberhasilan atau kegagalan dari program tersebut.

Berbeda ketika zaman pemerintahan Presiden Soeharto yang mengaku melakukan cetak sawah dan dibuktikan dengan program swasembada berasnya. "Saat ini masyarakat lebih melihat banyaknya sawah yang berganti pemukiman. Sementara program cetak sawah baru untuk menambah atau meningkatkan produksi beras malah tidak terdengar gaungnya," kata Asep.

Sebelumnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan realisasi cetak sawah hingga triwulan II 2017 sebesar 150.995 hektare dari seluruh wilayah yang sudah diprogramkan. Sementara alokasi realisasi anggaran hingga triwulan II sebesar Rp 2,6 trilyun dari Rp 4,1 trilyun. Namun BPK juga memberi catatan terkait masih ada beberapa lahan yang status kepemilikannya tidak jelas tetapi sudah digarap.

Terkait hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, lahan yang dikelola menjadi cetak sawah adalah milik petani, serah terima yang dilakukan adalah setelah pengerjaan selesai, yakni penyerahan hasil pekerjaan bukan sawah ataupun lahan.

"Itu tadi lahan terlantar diolah menjadi sawah setelah itu diberikan ke pemiliknya. Ini tanah milik mereka (petani)," kata Amran. Lahan terlantar yang dimaksud adalah lahan tak tergarap yang dimanfaatkan menjadi sawah.

Menurut Amran, masih banyak lahan terlantar di Indonesia, seperti lahan pasang surut, lahan lebak, dan tanah tadah hujan. Satu di antara skema menghidupkan lahan tidur itu, adalah menyiapkan embung dan air. Embung digunakan untuk menghidupkan kembali lahan tidur untuk menghasilkan komoditas pertanian. Embung juga meningkatkan kemampuan tanam sebuah lahan yang bisa menjadi dua kali lipat. "Target kami, bisa tiga kali [musim tanam] per tahun. Tentu dari yang hanya sekali, menjadi tiga kali itu luar biasa," ujarnya.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
31-01-2018 17:18