Main Menu

Pengetatan Izin Kapal Tangkap Meredam Ilegal Fishing

Sandika Prihatnala
02-02-2018 17:30

Kapal-kapal nelayan (Antara/Yusuf Nugroho/yus4)

Jakarta, Gatra.com – Langkah pemerintah yang berkomitmen memperketat izin kapal tangkap diyakini mampu meredam aktivitas kapal penangkap ikan ilegal. Tak segan ditolak jika beneficiary ownernya bukan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memastikan setiap permohonan baru SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) harus melalui proses due dilligence sebagai upaya penatakelolaan Perikanan Tangkap yang terukur dan akurat.

Due dilligence sendiri merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal. Proses ini dilakukan oleh DJPT, Satgas 115, dan Kementerian Keuangan (Ditjen. Pajak) dimana tiap proses penerbitan izin baru harus dilakukan investigasi dan pendalaman informasi terkait permodalan dan kemampuan finansial pelaku usaha.

Direktur Perizinan dan Penangkapan KKP Saifuddin mengatakan langkah perizinan ini diambil, untuk menindaklanjuti kapal-kapal yang tidak sesuai antara fisik dan dokumen kapal-kapal yang updown.

Dia menambahkan, perizinan ini juga merupakan lanjutan dari kerjasama antara KKP, KPK dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub. Karena hasil temuan tim gabungan ini, banyak kapal-kapal yang tidak sesuai ukuran. Bila ini tidak ditindaklanjuti, akan mengurangi penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Lalu tentu dari sisi wilayah , wilayah penangkapan, LPDP  itu tidak sesuai, Kapalnya yang ukuran besar ttp dokumennya ukuran kecil, dia menangkap tentu di area area yangg nelayan yang kecil dan terjadi  permasalahan di lapangan dari sisi itu” katanya kepada Gatra, Selasa (30/1) lalu.

Selain itu, kata Saifuddin, dari sisi alat tangkap yang digunakan. Sehingga untuk ukuran di atas 30 GT harus melalui izin pusat. Menurutnya, saat ini KKP sudah menerbitkan izin hampir 2000 perizinan, yang datanya didapat dari Ditjen Hubungan Laut Kemenhub. 

“Dari Pertengahan tahun 2016, hingga saat ini, kita baru dapatkan sekitar hampir 2000an itu,” ucapnya.

Sementara menurut Koordinator Satuan Tugas 115 KKP Mas Achmad Santosa mengatakan due diligence penting karena banyak yang selama ini mendapat Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) adalah perusahaan Indonesia yang 'boneka'. Padahal beneficiary owner-nya itu ada dari Cina, Thailand, atau negara lain. Saat ini kebijakan pemerintah izin tangkap tidak boleh dari modal asing.

“Tujuannya melihat rekam jejak dari mereka,” katanya. 

Nah, jika ada saat pengurusan izin terdapat bukti kuat kalau kepemilikannya bukan dari Indonesia, pemerintah tak segan untuk menolaknya. 

“Kita tolak, selesai,” tegasnya. 

Berdasar data dari Satgas 115 yang diterima Gatra, jumlah izin yang dilakukan untuk due diligence pada 18 Mei 2017 lalu sebanyak 317 izin dengan rincian 150 SIUP dan 167 SIPI/SIKPI. Dari 150 pemohon SIUP yang diundang, hadir 97 pemohon dan yang tidak hadir 53 pemohon. Dari 97 yang hadir, 65 izin diterbitkan, 32 izin tidak diterbitkan. 

Izin yang tidak diterbitkan memiliki sejumlah alasan. Diantaranya tanda tangan pemohon tidak identik, informasi yang disampaikan pemohon tidak benar, pemohon bukan pemilik sebenarnya atau tidak secara langsung mengendalikan usaha, pemohon yang mengajukan izin adalah pemohon yang bertentangan dengan undang – undang. Sementara untuk pengurusan SIPI/SIKPI, yang akan melakukan due diligence sebanyak 167 izin. Dengan rincian 151 sudah ditandatangan, 16 izin dalam proses tanda tangan. 

Untuk due diligence berikutnya berdasar rapat koordinasi dengan DJPT pada 18 April 2017 dan pleno pada 20 April 2017 serta 9 Mei 2017, due diligence dilakukan terhadap pemohon SIUP baru, bukan SIPI/SIKPI. Satgas akan memberikan supervisi pelaksanaan, membuat juknis dan mengadakan pelatihan.


Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
02-02-2018 17:30