Main Menu

Pemerintah Izinkan Ekspor Ikan Napoleon Asal Natuna

Arif Prasetyo
05-02-2018 14:19

Ekspor Ikan Napoleon Asal Natuna ke Hongkong (Foto: Dok. KKP)

Natuna, Gatra.com - Sebanyak 1000 ekor ikan napoleon asal Natuna akhirnya diperbolehkan diekspor ke Hongkong, lewat jalur laut, Sabtu kemarin (3/2). Ekspor perdana ini dilakukan di Pulau Sedanau, kepulauan Riau.


Sebelumnya, Pemerintah hanya mengizinkan ekspor ikan yang tergolong CITES Appendix II ini hanya melalui jalur transportasi udara. Pembatasan ini disinyalir membuat terjadinya penumpukan ribuan ikan napoleon hasil sea ranching di keramba jaring apung (KJA) tidak bisa terjual. Setidaknya lebih dari 114 ribu ekor stock ikan napoleon hasil sea ranching tersebar di Natuna dan Kepulauan Anambas pada 2017.

Kemenko Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian LHK akhirnya sepakat memberikan rekomendasi izin bagi ekspor napoleon asal Natuna dan Anambas lewat jalur transportasi Laut.

Pemerintah menetapkan kuota ekspor sebanyak 40 ribu ekor dengan ukuran lebih dari 1 kg hingga mencapai 3 kg per ekor, masing-masing untuk kuota Natuna sebanyak 30 ribu ekor dan Kep. Anambas sebanyak 10 ribu ekor.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Slamet Soebjakto di Jakarta mengatakan, terkait ekspor ikan napoleon, KKP telah memberikan rekomendasi ekspor ikan napoleon lewat jalur laut dengan keharusan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

"Dibukanya ekspor napoleon lewat jalur laut dari sisi ekonomi tentunya akan mampu meningkatkan devisa, namun di sisi lain kita tidak bisa secara sporadis melakukannya. Harus seimbang antara kepentingan ekonomi dan konservasi sumberdaya ikan. Oleh karenanya, ekspor boleh dilakukan selama dalam koridor peraturan yang berlaku,” tegas Slamet, Senin (5/2).

Ketentuan yang harus dipenuhi yaitu , pertama, kapal angkut berbendera asing harus memiliki izin pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan yang dibuktikan dengan SIKPI-A. Kedua, ikan napoleon harus berasal dari hasil upaya pembudidayaan dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan dinas terkait.

Ketiga, eksportir harus mengantongi izin pengedar satwa dari pihak management authority CITES di Indonesia (Ditjen. KSDAE, Kemen LHK) dan yang keempat proses pemindahan harus dicatat dan di bawah pengawasan pihak BKIPM, Pengawas Perikanan, Dinas terkait dan pihak berwenang lainnya.

Sementara itu, Nato, pembudidaya yang melakukan ekspor perdana mengaku senang dengan diizinkannya ekspor langsung ikan napoleon lewat jalur laut.

Nato berharap ekspor napoleon di Natuna bisa turut mendongkrak perekonomian masyarakat. Ia menggambarkan dari sekitar 1000 ekor yang diekspor, nilai jualnya mampu mencapai lebih dari Rp1 milyar. Nilai ini dari target kuota 5.000 ekor yang diperoleh CV Eka Bina Pratama.



Bupati Natuna, Hamid Rizal mengatakan, masyarakat Natuna, khususnya para pembudidaya ikan dan pengepul ikan, sudah lama menantikan kesempatan ini, agar bisa mengekspor ikan napoleon dan kerapu ke Hongkong. Bupati juga mengapresiasi, atas sabarnya pembudidaya ikan di Natuna selama menunggu izin ekspornya keluar dari Kementerian terkait, serta mau mematuhi hukum.


Editor: Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
05-02-2018 14:19