Main Menu

Kemenkop dan UKM Berupaya Tingkatkan Jumlah Koperasi Penyalur KUR

Iwan Sutiawan
30-06-2018 17:27

Sosialisasi Program KUR tingkat Provinsi Bali di Sanur. (Dok. Kemenkop dan UKM/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) terus berupaya meningkatkan jumlah koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tanah Air. Saat ini baru dua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyalur KUR.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM, Yuana Setyowati, dalam keterangan tertulis yang diterima Gatra.com di Jakarta, Sabtu (30/6), menyampaikan kedua KSP tersebut yakni Kospin Jasa di Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) dan Kopdit Obor Mas di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Yuana, saat membuka Sosialisasi Program KUR tingkat Provinsi Bali di Sanur, Jumat (29/6), menyampaikan, upaya ini untuk mempercepat penyaluran KUR, sehingga pihaknya terus mendorong koperasi dalam hal ini KSP ikut serta sebagai penyalur KUR.

Untuk saat ini, ada sekitar 20 koperasi di Indonesia yang telah terdaftar mengajukan sebagai penyalur KUR ke OJK. Dalam perkembangannya, ada beberapa koperasi yang memiliki peluang besar disetujui atau direkomendasi oleh OJK sebagai penyalur KUR.

"Sebenarnya sudah ada KSP yang tinggal sedikit lagi semua persyaratannya sebagai penyalur KUR disetujui OJK, tinggal satu tahapan koperasi tersebut bisa salurkan, namun terbentur pada Non Performing Loan [NPL]-nya," ujarnya.

Menurut Yuana, untuk menjadi penyalur KUR, KSP-KSP tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti KSP itu harus sehat dan berkinerja baik, melakukan kerja sama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR, memiliki online sistem dengan sistem informasi kredit program, serta melakukan perjanjian dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Yuana menambahkan, dari semua persyaratan itu, sesuai laporan yang diterims Deputi Bidang Pembiayasn, KSP Dana Prima di Bali sudah memenuhi semua ketentuan. Hanya saja belum bisa menyepakati rasio NPL yang ditetapkan OJK, untuk tahun 2018 ini dibawah 2%.

Karena itu menurut Yuana, pihaknya terus berkomunikasi baik dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali, maupun dengan KSP Dana Prima, agar secepatnya mereka bisa menjadi penyalur KUR.

"Sangat disayangkan kalau ada KSP yang tidak memanfaatkan kesempatan sebagai penyalur KUR. Karena itu jelas dapat menguntungkan para anggotanya, sebagai penerima KUR untuk mengembangkan usaha mereka," ujar Yuana.

Pemerintah menurut Yuana, telah menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dengan meningkatkan target penyaluran KUR tahun ini dari Rp 110 trilyun menjadi Rp 120 trilyun.

Hingga 31 Mei 2018, realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 57.617 trilyun atau sebesar 49,40% dari target yang disalurkan sebesar Rp 116,63 trilyun kepada 2.201.005 debitur.

Adapun rincian untuk KUR Mikro Rp 36,882 trilyun, KUR Kecil Rp 20,548 trilyun, dan KUR TKI Rp 0, 186 trilyun. Penyaluran tersebut melalui tiga bank terbesar, yakni BRI sejumlah Rp 40,019 trilyun, Bank Mandiri Rp 7,140 trilyun, dan BNI Rp 7,886 trilyun.

Yuana menjelaskan, untuk Provinsi Bali, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 2,24 trilyun dengan jumlah debitur mencapai 59.477 pelaku UKM. Sesuai program pemerintah untuk mendorong percepatan penyaluran KUR, telah diambil langkah-langkah, di antaranya menambah jumlah bank penyalur, menambah perusahaan penjamin, mengikutsertakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk KSP sebagai penyalur KUR.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
30-06-2018 17:27