Main Menu

Mulai Senin, Ada Sanksi Bagi Pembawa Uang Kertas Asing di Atas Rp1 Miliar

Mukhlison Sri Widodo
01-09-2018 19:07

Ilustrasi - Bank Indonesia (GATRA/Rifki M Irsyad/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Bank Indonesia menyatakan akan ada sanksi kepada orang atau pihak korporasi  yang melakukan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1 miliar.

 

Melansir rilis yang diterima Gatra.com Ahad, (1/9) kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia ini akan berlaku mulai Senin, 3 September 2018. 

“Sanksi dikecualikan bagi Badan Berizin, yaitu Bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia,” begitu ditulis dalam rilis tersebut. 

Terkait kebijakan ini, Bank Indonesia menyerahkan pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Sedangkan penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai. 

Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia. 

Berdasarkan aturan ini, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada orang (orang perorangan atau korporasi) yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta. 

Sanksi berupa denda juga akan dikenakan kepada Badan Berizin yang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah melebihi persetujuan UKA oleh Bank Indonesia. 

Sebesar 10% dari kelebihan jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp300 juta. “Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa,” ditegaskan dalam pengumuman itu. 

Lewat kebijakan ini, otoritas moneter ingin lebih menekankan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai. 

Sehingga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas pembawaan UKA, Bank Indonesia mengijinkan bila dilakukan secara nontunai.

“Dengan implementasi ketentuan pembawaan UKA diharapkan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter, khususnya dalam menjaga kestabilan Rupiah,” demikian menurut rilis tersebut. 


Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
01-09-2018 19:07