Main Menu

Ikuti Instruksi Jokowi, Kemendag Pangkas Aturan Ekspor-Impor

Januar
11-09-2015 17:29

Menteri Perdagangan Thomas Lembong (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Jakarta, GATRAnews - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid I pada Rabu (9/9) di Istana Negara, Jakarta. Paket tersebut berfokus pada pemangkasan aturan yang selama ini menghambat investasi masuk ke Indonesia. Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong Kemendag juga mengumumkan paket deregulasi mengenai ekspor-impor.

 

Paket deregulasi diharapkan menciptakan efisiensi sehingga menyelesaikan kelangkaan barang di berbagai daerah. "Selain itu juga dapat menurunkan disparitas harga barang dan menurunkan inflasi, serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak," kata Tom Lembong, sapaan akrab Menteri Perdagangan, Jumat (9/9).

 

Tom Lembong mengatakan selama ini, beban regulasi dan birokrasi menjadi kendala utama efisiensi perdagangan dalam memenuhi kebutuhan industri, konsumsi, dan ekspor.

 

Untuk ekspor saja terdapat 53 peraturan yang mencakup 2.278 jenis barang. Sedangkan untuk impor terdapat 79 peraturan yang mengatur 11.534 jenis barang sehingga sangat besar intervensi regulasi dan birokrasi dalam kelancaran perdagangan.

 

Selain itu, terdapat banyak identitas sebagai pelaku ekspor maupun impor serta begitu beragam perizinan, rekomendasi, pemeriksaan, dan persyaratan dokumen yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

 

"Akibatnya, kemampuan bersaing di pasar global bukan semata dari faktor eksternal dan kapasitas sumber daya manusia, melainkan beban regulasi dan birokrasi yang memperlambat perebutan peluang bisnis," kata Tom Lembong.

 

Deregulasi di bidang ekspor akan dilakukan antara lain penghapusan kewajiban Verifikasi Surveyor (LS) pada ekspor seperti kayu, beras, precursor nonfarmasi, migas dan bahan bakar lain. Juga diputuskan penghilangan pemeriksaan ganda seperti ekspor CPO, ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian.

 

Sedangkan di bidang impor, deregulasi dilakukan dengan melakukan penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada impor besi, baja, dan BPO. Penghapusan rekomendasi untuk produk kehutanan, gula, TPT, STPP, besi/baja, barang berbasis sistem pendingin, beras, hortikultura, TPT batik dan motif batik, barang modal bukan baru, mesin multifungsi berwarna, garam industri.

 

Kemudian penyederhanaan persyaratan untuk TPT, cengkeh, mutiara. “Permendag akan diterbitkan pada akhir bulan September 2015 dan Oktober 2015 dengan masa transisi tiga bulan," kata Tom Lembong.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Dani Hamdani 

Januar
11-09-2015 17:29