Main Menu

Fahira Idris Minta Presiden Cabut Pelonggaran Miras dari Paket Kebijakan Ekonomi

Januar
17-09-2015 20:04

Fahira Idris (GATRAnews/Ervan Bayu)

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris meminta Presiden Jokowi untuk mencabut aturan pelonggaran miras dari paket kebijakan ekonomi yang sudah diumumkan pemerintah awal September lalu. Menurutnya, selain tidak akan berdampak signifikan bagi perbaikan ekonomi, daya saing industri, dan daya beli masyarakat, aturan penjualan miras yang ada saat ini (Permendag No.06/2015) sudah cukup longgar karena  masih boleh dijual di supermarket, bar, restoran, hotel dan di lokasi wisata. 

 

“Namun, alasan utama kenapa (aturan pelonggaran miras) harus dikeluarkan dari paket kebijakan ekonomi adalah komitmen Pak Jokowi saat menutup Kongres Umat Islam Indonesia, Februari 2015. Beliau dengan tegas menyatakan, bahwa tidak masalah negara kehilangan triliunan rupiah karena pelarangan penjualan miras. Karena jika dibiarkan (miras dijual bebas) kerugian yang akan ditanggung negara ini lebih besar. Yang rakyat pegang dari seorang pemimpin itu komitmennya,” kata Fahira, Kamis (17/9).

 

Fahira mengatakan pelonggaran minuman beralkohol tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A.

 

Menurut Fahira, saat ini belum terlambat untuk mencabut rencana aturan pelonggaran penjualan miras dari paket kebijakan ekonomi. “Jika alasannya terkait pariwisata, harus dipertanyakan kembali, apa iya wisatawan datang ke sini untuk cari bir. Kalau iya, kan mereka bisa beli di supermarket, bar, atau hotel bahkan di lokasi-lokasi wisata yang sudah ada izin jual miras. Malaysia saja yang aturan mirasnya lebih ketat jumlah wisatawannya puluhan lipat dari kita. Jadi tidak alasan yang mendesak,” kata Fahira dalam siaran persnya.

 

Fahira berpendapat seharusnya Kemendag fokus kepada tindakan pelanggaran yang masih banyak dilakukan supermarket, bar, dan restoran, serta di lokasi-lokasi wisata karena masih menjual miras kepada siapa saja tanpa memeriksa identitas pembeli, sudah diatas 21 tahun atau belum.  “Apa jadinya kalau aturan pelonggaran ini benar-benar direalisasikan. Akan semakin banyak tempat-tempat penjualan miras. Akan semakin banyak pelanggaran menjual miras kepada anak di bawah umur. Kita tahu bagaimana kapasitas pengawasan di daerah-daerah terkait miras, sangat lemah,” kata Fahira yang juga Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) ini.


Reporter: Januar Rizki

Januar
17-09-2015 20:04