Main Menu

Anggota DPR Soal Impor Beras: Yang Salah Mentan atau Mendag?

Rosyid
15-01-2018 11:02

Pekerja angkut beras (Antara/Lukmansyah/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Rencana pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras dari Thailand dan Vietnam menuai pro dan kontra. Termasuk suara dari parlemen. Karena rencana impor itu dilaksanakan menjelang panen. Disisi lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim stok beras nasional cukup hingga April 2019.

 

Menurut  Zainut Tauhid Sa'adi, anggota Komisi IV  FPPP DPR RI,   kebijakan impor beras membuktikan Pemerintah tidak memiliki blueprint perberasan nasional dan juga menunjukkan lemahnya database yang terkait dengan ketersediaan stok beras nasional. "Pemerintah panik menghadapi gejolak kenaikan harga," katanya lewat keterangan tertulis yang diterima Gatra.com, Senin (15/1).  

 

Kebijakan impor beras ini yang pertama dalam dua tahun terakhir.  Terakhir pemerintah membuka keran impor beras pada 2015. Kebijakan ini muncul karena adanya kekurangan beras jenis medium sejak akhir tahun 2017. Akibatnya harga beras di pasaran pun melambung tinggi. Impor beras menjadi solusi yang paling cepat dan praktis untuk menambah stok beras nasional agar harga di pasar dapat terkendali dan normal kembali.

 

"Menurut saya kebijakan impor beras bukanlah hal yang tabu, karena untuk tujuan memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Bahkan dalam kondisi tertentu jika tidak dilakukan impor akan membahayakan kehidupan masyarakat, maka kegiatan impor beras tersebut menjadi wajib hukumnya. Yang menjadi masalah adalah jika impor beras itu dilakukan pada saat bersamaan dengan musim panen, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan sangat melukai perasaan para petani kita. Kasihan mereka sudah bekerja keras membanting tulang memeras keringat begitu panen tiba harganya jatuh dan tidak sesuai dengan harapan mereka," katanya Zainut Tauhid. 

 

Selanjutnya, dia menyarankan perlu adanya  perencanaan yang matang dan didukung data statistik yang akurat dari sumber data yang resmi untuk dijadikan rujukan bersama para pemangku kepentingan pangan nasional. "Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat mengumbar statemen bahwa memastikan stok beras untuk tahun 2018 aman. Sebab, Indonesia tidak lagi mengalami paceklik. Dalam pernyataannya menyebutkan bahwa stok beras nasional kita tidak ada masalah, panen banyak dan stok sekitar 1 juta ton. Apa yang disampaikan Menteri Pertanian tersebut jauh dari kenyataan. Bahkan terkesan ada kebohongan dengan melakukan mark up data beras nasional hanya untuk menunjukkan capaian prestasi kerjanya," kritiknya. 

 

Salah satu tokoh NU kelahiran Jepara ini  menilai ada ketidakseimbangan antara produksi, distribusi dan konsumsi. Antara penawaran dan permintaan (suplay and demand) di masyarakat. "Pertanyaan mendasarnya siapakah sesungguhnya yang bersalah ? Menteri Pertanian yang me-mark up data beras kah ?  Atau Menteri Perdagangan yang me-mark down data beras  ? Jika tidak keduanya berarti ada pihak ketiga yaitu gurita besar yang bernama kartel yang sengaja ingin mengambil keuntungan di tengah kelemahan data birokrasi kita. Hal ini membenarkan anggapan bahwa negara memang tidak berdaya berhadapan dengan para mafioso pangan yang rakus memburu rente semata," tegasnya.


Editor: Rosyid

Rosyid
15-01-2018 11:02