Main Menu

Stok Beras Daerah Aman, DPD: Pemerintah Tak Perlu Impor

Fahrio Rizaldi A.
17-01-2018 19:46

Stok beras di gudang beras Perum Bulog Lhokseumawe, Aceh, Rabu (17/10. (ANTARA/Rahmad/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Anggota DPD RI melakukan pertemuan untuk membahas masalah perberasan di indonesia. Pertemuan ini fokus membahas rencana impor beras sebesar 500 ribu ton yang akan dilaksanakan pemerintah akhir bulan ini.


Wakil Ketua Komite II DPD RI, Aji M. Mirza, pada pertemuan tersebut, Rabu (17/1) dihadiri dari beberapa perwakilan, antara lain Kementerian Pertanian (Kementan) diwakili oleh Kapala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi dan Direktur Impor dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemlu), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) ini, anggota dewan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI DPD RI sudah menyampaikannya dengan harga dan aman, sehingga tidak perlu impor beras. Mereka sudah melakukan survey di wilayah masing-masing. Stok beras dierah daerah isi aman sampai masa depan panen pada bulan Februari 2018.

Para anggota DPD setuju untuk meminta pemerintah tak melakukan impor beras. Meski hanya 500 ribu ton, tapi dampaknya kepada petani akan negatif, tepatnya masa pakai panen raya.

Hal lain yang menjadi sorotan anggota DPD terkait kebijakan impor, antara lain pelaksana impor oleh PT. Perusahaaan Perdagangan Indonesia (PPI), lalu akhirnya berubah ke Perum BULOG. 

Selain itu, beberapa daerah wilayah timur indonesia dikukuhkan masyarakat lokal, jadi kebijakan impor beras medium yang akan digunakan untuk menstabilkan harga beras pas pas.

Point penting yang mengemuka dalam RDP, apakah terkait cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus diperkuat, mengingat CBP saat ini berkisar 240 ribu ton per tahun, tidak memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan beras, khususnya pada saat harga beras naik seperti akhirat ini 

Stok beras yang aman aman Pemerintah memiliki CBP sekitar 1 juta ton pada akhir tahun, oleh karena itu pada tahun 2018 Perum BULOG harus dilakukan untuk melakukan peningkatan serapan gabah / beras, khususnya mengoptimalkan serapan pada saat panen raya Februari-Mei 2018.

Secara keseluruhan, dalam RDP terkait kebijakan impor beras, telah dihasilkan 4 butir pernyataan sikap anggota Komite II DPD RI, yaitu: 1. Menolak kebijakan impor beras, 2. Meminta pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dan BULOG tentang impor, 3. Mengembalikan fungsi BULOG sebagai stabilisator harga makanan pokok, menyerap gabah petani, dan pendistribusian beras, dan 4. resep pemerintah menguatkan aturan agar BULOG dapat menyerap beras petani sesuai dengan target.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
17-01-2018 19:46