Main Menu

KNTI: Impor Berdampak Buruk Bagi Kesejahteraan Petambak Garam

Fahrio Rizaldi A.
23-01-2018 13:50

Ilustrasi - Petani garam. (Antara/Dedhez Anggara/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berencana kembali melakukan impor garam. Impor tersebut dilakukan untuk memenuhi konsumsi dan produksi garam di Indonesia. Rencana ini mendapatkan protes keras dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) karena kebijakan impor garam dinilai tak akan menyelesaikan masalah krisis garam di Indonesia. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah untuk mencapai swasembada dan kedaulatan pangan nasional.


Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI, Misbachul Munir, mengatakan krisis garam yang dibiarkan selalu terjadi dari tahun ke tahun telah menghantui petambak garam. "Ketidakhadiran dan mangkirnya negara untuk menyelesaikan permasalahan krisis garam hari ini, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang akan melonggarkan impor garam menambah buruk persoalan tata kelola garam nasional," katanya dalam keterangan tetulis, Selasa, (23/1).

Ada empat alasan yang mendesak pemerintah untuk tidak melakukan impor garam. Pertama, kata Munir, kebijakan impor garam dalam sepuluh tahun terakhir terjadi secara berlebihan, yang kemudian melumpuhkan produksi garam nasional.

"Akibatnya petambak garam dirugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga berujung kepada alih profesi dari menjadi buruh tenaga kasar karena produksi garamnya tidak menguntungkan," ujarnya.

Kedua, tidak hanya terjadi eksodus atau alih profesi petambak garam saja, lahan-lahan produksi garam kian menyempit dikarenakan para pemilik lahan tidak memproduksi garam karena meninggalkan profesinya atas dampak dari kebijakan impor garam.

Ketiga, buruknya pengelolaan produksi PT Garam Indonesia dalam menyerap garam rakyat. "Pemerintah seharusnya dengan jelas menunjuk PT Garam Indonesia supaya hasil produksi garam di setiap daerah bisa terserap selain itu harusnya ada upaya lain dengan memberikan insentif kepada petambak garam," kata Munir.

Keempat, pemerintah harus kembali memperluas lahan produksi garam. Munir menegaskan, swasembada garam nasional harus menjadi prioritas utama untuk keluar dari perangkap ketergantungan impor garam.

"Perluasan lahan produksi garam harus dilakukan, dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produksi garam nasional, termasuk lahan yang jadi incaran konflik pertambangan dan proyek reklamasi," kata Munir.

Menurutnya, kebijakan impor garam akan memperpanjang kemiskinan yang dihadapi oleh petambak garam dan bangsa Indonesia akan kehilangan identitasnya. Oleh karenanya, untuk mewujudkan swasembada garam yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, adalah dengan memberikan kepastian usaha pergaraman.

Tugas itu sebagai mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, serta meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Instruksi Presiden mengenai swasembada garam untuk memperbaiki tata kelola garam nasional. 


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
23-01-2018 13:50