Main Menu

DPR Minta Pemerintah Kaji Aturan Wajib Tanam Bawang Putih

didi
31-01-2018 18:29

Bawang putih (GATRA/Yustinus/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kewajiban importir untuk menanam bawang putih 5% dari alokasi impor sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016.



Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk melakukan koordinasi lebih intensif dan melakukan kajian yang mendalam, terkait kebijakan itu. Pasalnya, niat baik untuk meningkatkan produksi bisa menjadi sia-sia, jika tanpa disertai dengan kajian yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Koordinasi yang berjalan baik, sinkronisasi data yang mumpuni antar instansi, serta sosialisasi yang cukup tentang peraturan juga menjadi faktor lain yang harus diperhitungkan pemerintah.

“Kebijakan tidak bisa diambil secara dadakan. Tiap kebijakan harus ada sosialisasi dulu. Di suruh menanam, lahannya ada enggak? Cocok gak? Airnya ada gak? Yang mengolah ada apa gak? Selama itu ada itu bagus. Itu mendorong lebih swasembada. Tapi saya gak tau, kementerian sudah membuat kajian atau belum,” kata Wakil Komisi IV DPR RI Daniel Johan kepada wartawan saat dimintai pendapatnya soal potensi kelangkaan bawang putih, Rabu (31/1).

Senada, Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menuturkan, komoditas bawang putih sudah lama mengalam defisit. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang mewajibkan importir menanam, memang diniatkan agar Indonesia tidak terus-terusan menjadi sasaran pasar semata.

“Namun, bawang putih tidak bisa ditanama seperti bawang merah, kalau bawang merah menggunakan lahan yang sifatnya tidak spesifik. Bawang putih harus spesifik. Tentunya, harus juga dilakukan riset kira-kira lahan-lahan di mana saja yang memiliki suhu tertentu bisa di tanami bawang putih,” ucapnya.

Menurutnya, jika hal seperti ini terus dibiarkan, akan terjadi saling sandera antara pemerintah dengan importir dan pedagang bawang putih. Ujungnya akan terjadi kekosongan pasokan di pasar.

“Kita masih butuh impor. Mau dari mana kalau tidak impor,” ujarnya.

Anggota Komisi IV lainnya, Ono Surono menilai, adalah hal yang wajar jika Kementan memproteksi petani di Indonesia terkait produk pertanian apapun, termasuk bawang putih. Ranah kementan menurutnya memang bicara bagaimana meningkatkan produksi dan tidak melulu mengandalkan impor.

Tapi, terkait dengan ancaman kelangkaan, ia menilai, saat ini perlu koordinasi yang lebih mendalam antara Kementrian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Importir dan petani. “Ada hal-hal yang harus dipertegas agar kelangkaan bawang putih bisa teratasi, tetapi program kedaulatan pangan bisa berjalan,” kata Ono.

Seperti diberitakan sebelumnya, komoditas bawang putih tahun ini terancam kembali langka. Pasalnya, komoditas yang 95% pasokannya tergantung pada impor ini, perlahan berkurang pasokannya seiring dengan keengganan importir mengimpor dari negara produsen.

Hingga 25 Januari 2018, Kementerian Perdagangan menyatakan belum ada izin impor bawang putih yang yang dikeluarkan untuk tahun ini.

“Belum ada impor bawah putih untuk tahun 2018 ini. Saya belum ada menandatangani RIPH bawang putih,” tegas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

Padahal jika merujuk tahun sebelumnya, pada Januari 2016 sudah ditemukan impor bawah putih sebanyak 41,84 ribu ton. Angka tersebut meningkat 10,22% dibandingkan tahun 2015.

Sepanjang 2016, pemerintah tercatat mengimpor bawang putih sebanyak 444,30 ribu ton dengan niai US$436,09 juta. Sepanjang januari sampai Oktober 2017, impor bawang putih tercatat sebanyak 413,16 ribu ton dengan nilai US$455,95 juta.

Menurut data Kementan yang dikutip kompas.com, tahun 1998 Indonesia sempat mengalami swasembada bawang putih karena mampu memenuhi kebutuhan bawang putih nasional dengan total luas lahan 28.000 hektar.

Kala itu Indonesia hanya mengimpor bawang putih dibawah 10 persen dari kebutuhan bawang putih nasional. Namun kini, untuk komoditas tersebut hampir 95 persen dari total kebutuhan bawang putih nasional yang mencapai 400.000 ton dipenuhi dari negara lain atau impor.

Kenyaataan tersebut harus diterima karena lahan pertanian bawang putih nasional mengalami penyusutan drastis dari 28.000 hektar di tahun 1998 kini hanya tinggal 2.000 hektar yang tersisa, hal itu akibat beralihnya petani bawang putih ke komoditas lain lantaran harganya sudah tidak lagi menguntungkan.



 


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Rosyid

didi
31-01-2018 18:29